Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Martapura

KemenPAN-RB Evaluasi Penerapan SAKIP Pemkab Banjar

×

KemenPAN-RB Evaluasi Penerapan SAKIP Pemkab Banjar

Sebarkan artikel ini
Hal 16 4 Klm Martapura SAKIP 1
SAKIP - KemenPAN-RB evaluasi penerapan SAKIP Pemkab Banjar yang dihadiri Bupati Khalilurrahman secara virtual. (KP/Wawan)

Martapura, KP – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemkab Banjar tahun 2020.

Evaluasi SAKIP tersebut dilaksanakan secara virtual, dipimpin langsung Bupati KH Khalilurrahman didampingi Sekdakab HM Hilman, di Command Center Barokah, Pendopo Bupati, Martapura, Rabu (2/9).

Baca Koran

Dalam paparannya Bupati Khalilurrahman mengatakan, implementasi SAKIP di Kabupaten Banjar tiap tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari nilainya. Nilai SAKIP tahun 2016 mencapai 62,62 persen, tahun 2017 68,61 persen.

”Sedang tahun 2018 sebesar 68,70 persen,” jelas dia.

Beberapa hal yang dilakukan guna meningkatkan Implementasi SAKIP di Kabupaten Banjar, sambungnya, berupa perubahan RPJMD yang ditetapkan lewat Perbup tahun 2018 dengan indikator kinerja.

Sekda Hilman menambahkan beberapa hal penting dari 9 poin upaya tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP 2019, salah satunya lewat revisi renstra SKPD yang menyesuaikan revisi RPJMD dengan Perbup Nomor 19 tahun 2019 dan Perda Nomor 13 tahun 2018.

Untuk perubahan RPJMD 2016-2021, berdasarkan Perda No 13 tahun 2018 dengan visi misi terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah.

“Lalu meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama, meningkatkan kualitas SDM berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial,” ungkapnya.

Juga meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

“Serta mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah,” pungkasnya. (Wan/K-3)

Baca Juga :  Dewan Dorong Penguatan Mitigasi Bencana
Iklan
Iklan