Konflik Kinipan Akibat Kevakuman Hukum

Palangka Raya, KP – Hadirnya investor perkebunan di Kalteng dan Kabupaten Lamandau picu konflik agraria sehingga tuai pro dan kontra ditengah masyarakat adat Kalteng.

Sebagai contoh kasus yang mencuat dan sangat viral di medsos dalam sebulan terakhir terjadi di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.

Terkait hal itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Indonesia Hebat Bersatu (IHB) menggelar dialog publik bertajuk Pro dan Kontra Hutan Adat di Palangka Raya, Senin (7/9) menampilkan beberapa narasumber.

Menurut Ketua Panitia Ingkit Djaper, dialog bertujuan untuk menyama kan persepsi antara yang pro dan kontra apa yang terjadi di Kinipan, baik masalah hutan adat maupun keberadaan perkebunan.

Menurut salah satu nara sumber dari Deputy Majelis Adat Dayak Nasipnal (MADN) Sipet Hemanto, kasus Kinipan muncul karena kepakuman hukum terkait Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.

Berita Lainnya
1 dari 305

Yang memiliki kewenangan terkait hal itu, menurut mantan Kepala Dinas Kehutanan itu menjadi tugas Pemerintah Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah dan Panitia identifikasi, iventarisasi, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat.

Untuk itu, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Lamandau segera membentuk Perda dan Panitia dimaksud, termasuk mengupayakan pemberdayaan masyarakat adat Kinipan dan Lamandau secara luas.

Sipet Hermanto meminta agar kasus Kinipan tidak membuat masyarakat Adat Dayak terbelah, namun tetap bersatu membangun daerah ini agar lebih maju.

Hal yang sama dikemuka kan oleh Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Simpun. Menurut dia agar kasus Agraria tidak terulang, Perda perlindungan masyarakat adat segera disyahkan.

Setelah itu diikuti dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP), bila tidak maka peraturan dan perundangan yang berlaku yang mengakomodir wilayah hukum adat. (drt/k-10)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya