Banjarmasin, KP – Bakal Calon Wakil Walikota Mushafa Zakir, Lc mengatakan, masih lemahnya pengawasan pemerintah daerah membuat banyak pengusaha tidak patuh dalam menerapkan kebijakan upah, sebagaimana telah ditetapkan dalam aturan berlaku.
Mushafa menuturkan, alasan dikemukakan minimnya anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi pokok persoalan atau kendala yang selama ini dihadapi.
“Kita tidak bisa memaklumi hal tersebut. Karena ia menilai alasan itu sama saja upaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh hanyalah sekedar angan-angan,” katanya, saat dihubungi KP, Minggu (20/9/2020), di Banjarmasin.
Mushaffa Zakir menegaskan komitmennya untuk mendorong sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengupayakan kesejahteraan buruh yang ada di Kota Banjarmasin.
Bakal calon wakil walikota yang berpasangan dengan Bakal Calon Walikota, Hj Ananda ini, juga mengakui berbagai kebijakan terkait masalah kesejahteraan buruh hampir seluruhnya ada di pemerintah pusat.
“Namun masih ada berbagai kebijakan yang bisa Pemerintah Kota Banjarmasin ambil untuk dapat ikut memastikan upaya untuk meningkat kesejahteraan buruh di kota ini,” tandas lulusan Universitas Al- Azhar Kairo Mesir ini.
Bagi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tiga periode ini, kesejahteraan buruh merupakan hal yang wajib untuk diperjuangkan, agar kesejahteraan keluarga lebih meningkat dan dapat menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi.
Karena itu, Mushafa mengemukakan janjinya, masalah peningkatan kesejahteraan buruh akan menjadi salah satu program dari gerakan berbenah bersama untuk dijadikan skala prioritas jika nantinya terpilih dan dipercaya masyarakat untuk memimpin Kota Banjarmasin. (nid/K-3)
