Bupati Bartim Instruksikan SOPD Perketat Penerapan Protokol Kesehatan

Tamiang Layang, KP – Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas menginstruksikan semua Satuan Organisasi Perangkat Derah yang ada di lingkup pemerintahan setempat untuk memperketat penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19.

“Ini sehubungan dengan pola atau trend kasus COVID-19 yang terkonfirmasi akhir-akhir ini menunjukan kluster baru yaitu dari kluster perkantoran dan kluster keluarga,” kata Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Selasa ( 6/10 )

Menurutnya, pegawai di lingkungan Pemkab Bartim, tempat-tempat kerja akan dibatasi kehadirannya dan bagi semua pegawai yang turun bekerja ke kantor. Selain itu, agar benar-benar mematuhi standar protokol pencegahan COVID-19.

Penerapan protokol kesehatan hendaknya dilaksanakan diatas pengawasan kepala SOPD masing-masing, dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sebelum memasuki tempat kerja hendaknya memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.

Berita Lainnya
1 dari 89

“ASN perlu menjadi pelopor maupun tauladan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan,” kata Ampera.

Ampera juga meminta Gugus Tugas {ercepatan Penanggulangan COVID-Kabupaten BArtim benar-benar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, agar bisa mengawasi kegiatan di masyarakat yang berpotensi menjadi tempat penularan baru COVID-19, seperti kegiatan perkawinan, kematian dan aktivitas lainnya yang ada mengumpulkan orang banyak.

“Kegiatan tersebut hendaknya bisa dihadiri Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten agar bisa melakukan pengawasan supaya benar-benar menerapkan protokol pencegahan COVID-19,” kata Ampera lagi.

Dijelaskan, sosialisasi operasi yustisi COVID-19 yang mengacu pada peraturan Bupati Barito Timur nomor 23 tahun 2020 tentang pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, sudah dilaksanakan.

“Sanksi yang diberikan saat ini hanya hukuman sosial saja. Sedangkan untuk sanksi denda masih belum dilaksanakan,” ungkap Ampera. (vna/k-10)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya