Dewan Sayangkan Pengesahan RUU Omnibus Law

Kepedulian teman-teman di DPR RI dalam memperjuangkan nasib buruh dan lebih memperhatikan kepentingan pengusaha

BANJARMASIN, KP – DPRD Kalsel menyayangkan langkah DPR RI untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, menyusul banyaknya pasal yang merugikan kaum pekerja.

“Kita meyayangkan pengesahan RUU Omnibus Law, bahkan kaget menerima kabar ini,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin yang dihubungi via whatsapp, Selasa (6/10/2020), di Banjarmasin.

Menurut Lutfi Saifuddin, sejumlah pasal dalam RUU Omnibus Law tersebut dirasakan merugikan kaum pekerja atau buruh, namun tetap disahkan dan terkesan dipaksakan.

“Seharusnya ini tidak dilakukan di tengah pandemi Covid-19, namun DPR RI mengesahkan RUU yang masih diperdebatkan kalangan buruh,” ujar politisi Partai Gerindra.

Untuk itu, Lutfi Saifuddin mempertanyakan kepedulian teman-teman di DPR RI dalam memperjuangkan nasib buruh dan lebih memperhatikan kepentingan pengusaha.

“Terutama pasal-pasal yang merugikan hak-hak pekerja atau buruh,” tegas Lutfi Saifuddin.

Padahal keberatan terhadap RUU Omnibus Law ini sudah disampaikan DPRD Kalsel mewakili rakyat Kalsel ke DPR RI, baik secara tertulis ataupun langsung, agar DPR mempertimbangkan kepentingan buruh.

“Kita sudah menyampaikan ke Komisi IX yang membidangi masalah pekerja maupun Sekretariat Negara,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel I, yang meliputi Kota Banjarmasin.

Kendati demikian, Lutfi Saifuddin berjanji siap memperjuangkan kepentingan buruh, terutama hak-hak mereka yang dirampas dengan adanya UU Omnibus Law.

Berita Lainnya
1 dari 481

“Kita siap memperjuangkan kepentingan pekerja ataupun buruh, melalui kewenangan yang dimiliki,” tambah Lutfi Saifuddin.

Lebih lajut Lutfi Saifuddin mengakui, belum menerima draft RUU Omnibus Law yang telah disahkan, karena keberatan yang diajukan bukan pada seluruh RUU tersebut, namun per pasal.

“Kita tidak tahu pasal yang menjadi keberatan pekerja ini dihapus atau tidak, karena pada saat pertemuan, DPR sepakat untuk menghilangkan pasal yang merugikan buruh,” jelasnya.

Apalagi DPR RI juga sudah mengundang beberapa asosiasi pekerja maupun buruh, termasuk federasi dan serikat pekerja. “Kita tidak tahu kesepakatan apa yang dicapai. Mudah-mudahan kekhawatiran RUU ini merugikan pekerja tidak terbukti,” kata Lutfi Saifuddin.

Terpisah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartatarto mengatakan RUU Ciptaker ini sangat membantu para pekerja. Dia memastikan UU Cipta Kerja tidak menghilangkan cuti haid dan hamil. Adapun hal itu tetap mengacu Undang-undang Ketenagakerjaan.

“Undang-undang Cipta Kerja ini tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Negara hadir untuk pekerja,” ujar Airlangga Hartato dalam Gedung DPR, Senin, seperti dilansir Okezone

Airlangga juga menuturkan, dalam UU juga mengatur penyesuaian jam kerja. Serta akan memastikan uang pesangon bagi pekerja yang telah habis kontrak.

“Pengaturan jam kerja disesuaikan apakah industri apakah ekonomi digital,” bebernya.

Dia menambahkan Dalam UU Cipta Kerja, alih daya dianggap sebagai bentuk hubungan bisnis.

“Pengusaha alih daya wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya, baik yang berstatus kontrak maupun tetap,” tukasnya. (lyn/K-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya