Banjarmasin, KP – Jajaran Polda Kalimantan Selatan masih mendalami kasus dugaan adanya dalang atau oknum yang menjadi koordinator dalam keterlibatan siswa saat aksi demonstrasi anti Omnibus law yang berlangsung pada Kamis (15/10) kemarin.
Pasalnya, dalam proses pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa lintas perguruan tinggi di Kalimantan Selatan ini, aparat kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 374 orang yang diduga sebagai penyusup dalam demonstrasi.
Dari jumlah tersebut, ternyata sebagian besar pesertanya masih berstatus sebagai siswa atau pelajar, baik tingkat SMP maupun tingkat SMA/SMK/STM.
Oleh karena itu, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman kasus terkait bagaimana para siswa yang terjaring razia tersebut bisa terlibat dan mau ikut dalam aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dijalankan dengan Omnibus Law tersebut.
“Untuk dugaan adanya koordinator yang melibatkan para siswa ini masih kita lakukan pendalaman,” ucapnya pada awak media usai pers rilis terkait hasil pengamanan demonstrasi penolakan Omnibus Law di Kota Banjarmasin , Jumat (16/10) siang.
Pasalnya, berdasarkan pengakuan para siswa yang terjaring, mereka ikut aksi unjuk rasa karena melihat adanya postingan ajakan yang menyerukan untuk turun ke jalan dalam penolakan Undang-Undang Ciptaker.
“Mereka ikut aksi ini melewati postingan di media sosial Instagram yang memang ada ajakan untuk berkumpul,” tukasnya.
Berdasarkan pantauan Kalimantan Post, seluruh siswa yang diamankan petugas mengenakan warna pakaian yang serupa, yakni warna hitam.
“Untuk hal ini juga masih kita lakukan pendalaman mengapa mereka bisa bersamaan memakai baju warna hitam. Yang jelas bagi mereka itu merupakan simbol dari kebersamaan,” pungkas Jenderal Bintang Dua ini.(Zak/KPO-1)
