Warga Ancam Tutup Jalan Matraman

Banjarmasin, KP – Warga mengancam untuk menutup akses jalan Matraman-Sungai Ulin, tepatnya di Desa Jingah Habang Hilir, Kecamatan Karang Intan, jika pemerintah tidak menyelesaikan proses ganti rugi tanah tersebut.


“Kita menuntut penyelesaikan proses ganti rugi lahan tersebut,” kata Helmi Mardani kepada wartawan, usai rapat mediasi bersama DPRD Kalsel, Dinas PUPR dan tim appraisal, Rabu (14/10/2020), di Banjarmasin.


Menurut Helmi, harga yang ditawarkan untuk ganti rugi tersebut sangat tidak wajar, dimana harga tanah yang berada di pinggir jalan utama dihargai jauh lebih rendah dibandingkan yang di jalan setapak.


“Apalagi penilaian tanah dihargai semakin rendah dibandingkan sebelumnya, padahal posisinya di pinggir jalan. Logikanya harga tanah semakin tahun justru semakin naik,” jelasnya, didampingi Ketua Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen, Aliansyah.

Berita Lainnya
1 dari 1.619


Diungkapkan, penilaian harga tanah sebelumnya sebesar Rp220 ribu per meter persegi, sedangkan sekarang dinilai hanya Rp166 ribu. Sedangkan lahan yang berada di belakang yang semula dinilai Rp200 ribu kini naik menjadi Rp411 ribu. “Inikan aneh dan tidak wajar, kenapa harga tanah justru semakin turun,” tegas Helmi.


Untuk itulah, pihaknya menuntut keadilan, kelayakan dan kewajaran dalam memberikan penilaian terhadap harga tanah tersebut, mengingat lahan tersebut ditanami 615 pohon buah yang menghasilkan, seperti durian, rambutan, langsat, kuini dan lain-lain.


“Kita curiga ada permainan antara tim appraisal dan pembebasan lahan, sehingga membalik penilaian terhadap lahan tersebut,” ujarnya pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani.


Sementara itu, Kabid Tata Ruang PUPR Kalsel, M Nursjamsi mengatakan, pihaknya menunggu hasil mediasi ataupun keputusan final untuk membayar ganti rugi tersebut.
“Kita harapkan proses pembangunan jalan ini tidak terhenti, dan biarkan penyelesaian ganti rugi dilakukan melalui jalur hukum,” tambahnya.


Bahkan, PUPR siap membayar ganti rugi yang dimaksud, jika ada keputusan pengadilan yang menyatakan penilaian appraisal tersebut salah dan harus membayar kekurangannya.
“Kita mengharapkan agar pembangunan jalan ini cepat terealisasi demi kepentingan umum, karena sudah berlangsung 15 tahun,” tegas Nursjamsi.


Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani mengatakan, masalah ganti rugi ini sudah ada keputusan pengadilan, dan ada upaya untuk peninjauan kembali (PK). “Silahkan diproses secara hukum, namun diharapkan proyek tetap dilanjutkan,” ujar politisi Partai Golkar. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya