Debat Publik Jangan Jadi Ajang Menyerang

Banjarmasin, KP – Pelaksanaan debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel jangan dijadikan ajang menyerang kebijakan yang sudah dilakukan.
“Debat jangan menjadi ajang menyerang kebijakan pemerintah, tapi tunjukan visi misi yang akan dilakukan, jika terpilih sebagai gubernur,” kata pengamat politik, H Puar Junaidi kepada wartawan, Minggu (29/11/2020), di Banjarmasin.
Menurut Puar Junaidi, debat publik ini untuk menunjukan calon memiliki visi dan misi membangun banua ke depan, agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
“Ini yang harus ditampilkan pada debat, bukan saling menyerang, atau memaparkan kelemahan petahana,” tambah mantan anggota DPRD Kalsel ini.
Puar Junaidi menilai, pasangan calon nomor 1 sangat matang berpolitik, dewasa bersikap dan bijaksana bertindak, sehingga tidak melakukan serangan balik terhadap pasangan calon nomor 2.
“Kesempatan ada, namun tidak dilakukan untuk menyerang balik pasangan nomor urut 2, terutama soal reklamasi dan tata kelola tambang” ujar Puar Junaidi.
Ditambahkan, kerusakan lingkungan akibat pertambangan ini dilakukan pemegang izin PKP2B yang dikeluarkan pusat, dan bukan menjadi kewenangan provinsi. “Tata kelola tambang ini sudah diatur dalam Undang-Undang, dan tidak berkaitan dengan kewenangan provinsi,” ungkapnya.
Hal lain menyangkut jalan rusak yang ada di wilayah Kalsel, karena tidak semuanya menjadi kewenangan provinsi. Namun ada jalan negara dan jalan kabupaten, yang menjadi kewenangan pusat dan kabupaten.
“Jadi jalan yang sempit itu harus dilihat dulu, apakah kewenangan provinsi atau bukan,” tegas Puar Junaidi.
Hal ini menunjukan paslon nomor dua tidak memahami struktur pemerintahan, dengan menggunakan data dari mana, karena tidak jelas daya dan fakta yang digunakan sebagai referensi. “Ini jelas bukan visi misi calon, namun kritikan kepada pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut Puar Junaidi menambahkan, persentase anggaran bidang pertanian yang dinilai rendah, karena pemerintah daerah memiliki program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Tidak hanya jalan yang harus dibangun, tetapi juga pendidikan dan kesehatan, serta banyaknya biaya lain untuk pembangunan daerah, sementara APBD Kalsel terbatas, hanya sekitar Rp7 triliun,” kata Puar Junaidi.
Bahkan pemerintah juga sejak awal telah membentengi generasi muda dari peredaran narkoba, dengan adanya Perda Wajib Baca Tulis Al Quran. “Kalsel juga telah menerima lebih dari 100 penghargaan dari berbagai instansi dalam lima tahun terakhir,” tambahnya. (lyn/KPO-1)