Apabila ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, maka ada sanksinya, itu bisa dihukum sampai 5 tahun penjara dan denda hingga 5 milyar,” urai Birhasani.
Banjarmasin, KP – Ketersediaan Bahan pokok jelang datangnya Natal dan Tahun Baru di Kalimantan Selatan (Kalsel) cukup aman. Hal ini terungkap saat Dinas Perdagangan Kasel menggelar Rapat Koordinasi dan Identifikasi Harga Bahan Pokok menjelang Hari Besar Keagaman Nasional (HBKN) 2020.
Diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, H Birhasani, kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka menjelang Natal dan Tahun Baru, bersama Perwakilan Kemendag, Bulog dan instansi/SKPD terkait, pelaku usaha dan dinas kabupaten kota.
“Kegiatan ini perlu kita laksanakan sebagai bentuk sinergitas semua pihak terkait jelang datangnya Natal, dan Tahun Baru. Biasanya, di hari-hari besar nasional permintaan akan berbagai bahan kebutuhan pokok akan meningkat. Oleh sebab itu, kita perlu mengevaluasi bagaimana ketersediaan bahan pokok saat ini, dan revisi sampai awal tahun 2021 hingga 3 bulan setelahnya,” terang Birhasani, usai kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (1/12).
Kemudian, katanya lagi, akan dilakukan evaluasi terhadap harga kebutuhan pokok tersebut, komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga, serta adakah hambatan dalam hal distribusi. Hal demikian, perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas bahan-bahan pokok, terutama di daerah-daerah kabupaten kota yang jauh dari ibukota provinsi.
“Kita bisa simpulkan, rapat kerja hari ini diikuti oleh semua stakeholder, baik jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal dan BUMN, serta distributor. Dan, kita semua siap bersinergi dengan datangnya hari besar Natal dan Tahun Baru untuk ketersediaan maupun perkembangan stabilitas harga bahan pokok,” ujarnya kepada awak media.
Semua kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru tersebut, lanjut Birhasani, persediannya sangat aman di Kalimantan Selatan. Bahan pokok ini, ada yang datang dari luar daerah atau luar pulau, ada pula yang didatangkan dari kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
“Dalam hal pengawasan, kita juga didukung oleh kawan-kawan Satgas Pangan atau dari pihak kepolisian, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Intinya, mereka siap mengawal dan melakukan pengawasan di lapangan, jika ada upaya-upaya penyalahgunaan atau penyimpangan dari para pelaku usaha. Sehingga kita juga tidak merasa khawatir dengan adanya penimbunan bahan pokok,” sebut Birhasani.
Menurutnya, selama ini satgas pangan sangat aktif dan tak segan-segan melakukan penindakan hukum jika ada penyimpangan yang dilakukan para pelaku usaha.
“Apabila ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, maka ada sanksinya, itu bisa dihukum sampai 5 tahun penjara dan denda hingga 5 milyar,” urai Birhasani.
Kemudian, sambung Birhasani, untuk pengiriman barang maupun bahan pokok dari luar yang masuk lewat pelabuhan Trisakti berjalan normal. “Berdasarkan informasi dari KSOP dan Pelindo tadi, semua pengiriman dan bongkar muat di pelabuhan berjalan sangat stabil dan normal,” pungkasnya. (opq/k-1)
