Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) penyempurna penjajahan ASEAN

Oleh : Mastaniah
Pemerhati Masalah Ekonomi

Pada hari terakhir semua negara dijadwalkan meratifikasi kesepakatan dagang yang mengikat 15 negara Asia Pasifik, yakni negara anggota ASEAN, ditambah Cina, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru, dalam sebuah zona ekonomi baru. RCEP yang digagas pada 2012 akan menjadi kesepakatan perdagangan bebas terbesar di dunia.

Ambisi Geopolitik Cina RCEP yang digalang Cina menggeser zona perdagangan bebas usulan Amerika Serikat (AS) untuk kawasan Asia Pasifik yang dibatalkan oleh Presiden Donald Trump beberapa tahun silam. RCEP yang mewakili 30 persen produk domestik bruto (PDB) global diyakini bisa menjadi langkah positif yang besar menuju liberalisasi perdagangan dan investasi.

Bagi negara-negara ASEAN, fakta tersebut membuka peluang besar untuk memulihkan ekonomi menyusul resesi panjang akibat pandemi corona. Sementara untuk Cina, perjanjian ini bisa menjadi mekanisme efektif untuk mendikte aktivitas perdagangan di Asia Pasifik, yang mengalami vakum setelah Presiden Donald Trump membatalkan keterlibatan AS dalam perjanjian dagang Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Sebab itu RCEP dinilai memberikan keunggulan bagi ambisi geopolitik Cina.

Terlebih lagi, negara-negara ASEAN mendapat iming-iming prioritas utama pembagian vaksin dari Cina. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan semakin mengarah pada peta jalan damai yang digagas Beijing, yakni melalui kemitraan dagang. RCEP dianggap bisa membantu menyelamatkan ekonomi dengan lebih cepat.

Sikap Indonesia

Dalam pidatonya pada KTT ke-23 ASEAN-RRT secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, 12 November 2020, Presiden Joko Widodo mendorong perkuat kerja sama ASEAN dengan Cina. Ada tiga hal utama dalam pidato yang disampaikan presiden.

Pertama, Jokowi berpandangan bahwa transformasi ekonomi dari konvensional menuju ekonomi berbasis digital merupakan hal krusial yang saat ini harus dilakukan. ASEAN dan Cina, kata Jokowi, juga harus segera mereaktivasi kerja sama ekonomi antara lain melalui harmonisasi kebijakan dan memastikan rantai pasok global dengan menghapus hambatan perdagangan.

Kedua, di KTT ASEAN Jokowi menyampaikan mengenai pemenuhan ketersediaan vaksin dan obat-obatan di kawasan.

Yang ketiga, Jokowi menyinggung soal stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik yang menurut pandangannya belakangan ini diwarnai dengan ketidakpastian, termasuk rivalitas dan ketegangan di Laut Cina Selatan. Presiden berharap agar kemitraan antara ASEAN dan Cina ke depannya dapat mencapai lebih banyak kemajuan bersama melalui kerja sama yang terjalin kedua belah pihak.

Presiden Jokowi menyerukan negara-negara ASEAN untuk tetap mempertahankan netralitas saat adanya upaya perebutan keberpihakan dari dua kekuatan besar dunia di kawasan, seraya menyampaikan pentingnya para mitra ASEAN untuk menghormati hukum internasional yang berlaku. Menurut Jokowi upaya menarik ASEAN untuk berpihak pada salah satu dari dua kekuatan dunia – AS dan Cina – merupakan hal yang “sangat normal”.

“Nah kalau secara konsep kita bisa membaca perjanjian perdagangan ini adalah salah satu bentuk daripada alat yang digunakan di dalam era globalisasi dan dominasinya kapitalisme ini,”

Karena, globalisasi dan liberalisasi dengan menggunakan berbagai perjanjian ekonomi atau perjanjian perdagangan antar negara itulah salah satu bentuk dominasi kapitalisme.

Secara fakta, RCEP ini menjadi perjanjian perdagangan terbesar di dunia yang bertujuan menurunkan tarif, membuka perdagangan, jasa, investasi dan membantu perusahaan untuk mengurangi biaya ekspor produk ke negara peserta perjanjian.Indonesia harus hati-hati dengan perjanjian RCEP ini karena justru negara lain yang lebih diuntungkan. Kalau melihat peta ekonomi negara-negara penandatangan, maka Cina paling diuntungkan sebab memiliki ekonomi yang paling kuat selain Jepang, Korea Selatan dan Australia.

Berita Lainnya

Ritel Gulung Tikar Siapa Bertanggung Jawab?

Komisaris BUMN, Balas Budi Kekuasaan?

1 dari 260

Melalui perjanjian ini, Indonesia yang tergolong negara kapitalisme pinggiran akan berpotensi hanya menjadi obyek dari negara kapitalis besar. Data per September 2020 saja neraca perdagangan Indonesia dengan Cina terjadi defisit sangat besar belum lagi masalah arus tenaga kerja dan permodalan asing. “Alih-alih Indonesia mendapat keuntungan dari perjanjian ini yang ada malah mendapat kerugian,”

Sebuah negara harus memiliki kemandirian ekonomi dan tidak tergantung negara lain seperti dalam konsep ekonomi Islam. Sejumlah riset menyimpulkan suatu negara yang memiliki sumber bahan mentah dan mineral dengan dukungan teknologi industri akan menjadi kuat secara ekonomi dan pada waktunya akan menjadi negara adidaya baru.

Di sinilah poin pentingnya untuk meninggalkan kapitalisme dengan globalisasi dan liberalisasi agar kita mampu menjadi negara yang mandiri. Sejatinya hanya negara khilafah yang mampu memutuskan penjajahan ekonomi, karena khilafah saja yang mampu menandingi hegemoni mafia besar dunia dengan sistem Islam.

Berikut langkah penting yang harus dilakukan khilafah untuk menghentikan hegemoni ekonomi kapitalis dunia :

  1. Mengunakan emas dan perak sebagai mata uangn-Nya. Untuk dapat melepaskan diri dari dominasi Dolar AS tidak hanya mengunakan mata uang lokal. Mengapa? Sebab jika sandaran percetakan mata uang lokal adalah Dolar AS maka jika mata uang lokal mau melawan Dolar AS itu sama dengan bunuh diri. Oleh karena itu mata uang yang dapat melawan dominasi Dolar AS hanya emas dan perak atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dinar dan Dirham. Sebab emas dan perak merupakan mata uang mandiri, emas dan perak memiliki nilai intrinsik, dapat dicetak tanpa harus disandarkan pada mata uang apapun.

Emas dan perak nilainya stabil, dan tidak akan pernah mengalami inflasi. Dengan demikian jika negara khilafah mengunakan emas dan perak sebagai mata uangnya, maka negara ini secara ekonomi tidak akan dapat dikendalikan dan didikte oleh negara kapitalis dunia.

Emas dan perak harus menjadi mata uang untuk keperluan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian proses ekspor dan impor berlangsung sangat adil. Sebab jika negara harus mengekspor komoditasnya harus ditukar dengan mata uang emas atau perak dan tidak boleh ditukar dengan lembaran-lembaran kertas Dolar AS yang sebenarnya tidak memiliki nilai sama sekali demikian juga sebaliknya.

  1. Perekonomian yang mandiri

Untuk mewujudkan pembangunan ekonominya, khilafah tidak boleh mengunakan utang luar negeri sebab proses pembangunan yang dilakukan mengunakan kekuatan ekonomi sendiri. Dengan pembangunan ekonomi yang mandiri diharapkan khilafah tidak bergantung pada negara Adidaya kapitalis dunia serta tidak akan menjadi negara terjajah lagi. Semua kebutuhan ekonomi rakyat dapat dicukupi industri-industri yang telah dibangun di dalam negerinya.

  1. Mengubah strategi pembangunan ekonomi.

Tuntutan perwujudan pembangunan ekonomi dalam sistem islam harus dimulai dari pilar kepemilikan yang dibagi dalam tiga kepemilikan, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara

Selanjutnya penataan pilar pemanfaatan kepemilikannya. Yaitu bagaimana pengunaan kepemilikannya dan pengembangan kepemilikannya.

Pilar ketiga perwujudan distribusi harta kekayaan untuk seluruh kepentingan ekonomi dan rakyatnya. Maka industri awal yang dibangun oleh khilafah adalah industri berat. Asas pembangunan industri khilafah Asas harbiyah. Jika industri berat ini sudah terwujud maka proses pembangunan ekonomi disektor yang lebih ringan lebih mudah diwujudkan dengan mekanisme tersebut negara khilafah tumbuh jadi negara yang mandiri, kokoh dan terdepan perekonomian-Nya.

Dalam perjanjian luar negeri bidang ekonomi, perdagangan dan keuangan menurut Taqiyuddin an-Nabhani secara hukumnya mubah masuk dalam kategori hukum Ijarah, ba’i, dan sharf itupun dengan memperhatikan status politik negara luar bukanlah negara yang memusuhi, memerangi islam dan kaum muslimin. Kehebatan dan kekuatan ekonomi Islam dimasa lalu bukan tidak mungkin terulang kembali bahkan akan membawa pada kejayaan. Jika ada negara yang menerapkan hukum Islam secara total negara yang mampu melakukan hanya khilafah.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya