Diharapkan Dinas Ketahanan Pangan Kalsel dapat lebih sering melakukan monitoring ke kabupaten/kota, dalam rangka menjamin ketersediaan pangan maupun mutu pangan masyarakat,” kata politisi Partai Gerindra.
Banjarmasin, KP – Komisi II DPRD Kalsel melakukan studi banding penerapan Pasar Mitra Tani yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, di Semarang.
“Karena Pasar Mitra Tani ini, menjadi salah satu upaya untuk mengatasi angka stunting yang tinggi di Kalsel,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, usai pertemuan dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng, di aula dinas setempat, kemarin.
Apalagi Kalsel masuk dalam 10 besar provinsi yang memiliki angka stunting tertinggi di Indonesia, mengingat stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.
“Stunting terjadi bisa dikarenakan masyarakatnya kekurangan makanan atau mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, khususnya ibu hamil sehingga bayinya mengalami kekurangan gizi,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Untuk itulah diperlukan Pasar Mitra Tani yang dapat menyediakan kebutuhan pangan berkualitas bagi masyarakat dengan harga terjangkau, seperti beras, daging unggas dan telur yang sudah surplus.
“Yang masih kurang adalah daging yang berasal dari ruminansia (hewan pemamah biak), seperti sapi dan kambing,” ujar Imam Suprastowo.
Secara umum, Pasar Mitra Tani sama seperti pasar pada umumnya namun difasilitasi oleh Dinas Ketahan Pangan Jateng dengan memanfaatkan halaman kantor yang luas untuk dijadikan lokasi pasar guna pengendalian sekaligus pengawasan terhadap mutu hasil pertanian yang diperjualbelikan di pasar tersebut.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kalsel, Aris Gunawan, dimana stunting terjadi tidak lepas dari pengaruh tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah.
Contohnya nelayan di Kotabaru yang cenderung menjual ikan segar hasil tangkapannya dan rela memakan ikan yang kualitasnya kurang bagus. Atau malah tidak mengkonsumsi ikan sama sekali karena habis terjual.
“Diharapkan Dinas Ketahanan Pangan Kalsel dapat lebih sering melakukan monitoring ke kabupaten/kota, dalam rangka menjamin ketersediaan pangan maupun mutu pangan masyarakat,” kata politisi Partai Gerindra.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel, H Suparno mengatakan, pada prinsipnya telah menjaga ketersedian pangan selama tiga bulan ke depan, dan mendistribusikannya hingga sampai ke tingkat perorangan. “Termasuk dalam menstabilkan harga pangan,” kata Suparno.
Terkait upaya percepatan penyelesaian stunting di Kalsel, khususnya di Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Kotabaru, Suparno mengatakan, pihaknya di tahun 2021 selain akan melakukan sinkronisasi program dengan Pemerintah Pusat.
“Juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap bahan makanan pokok, serta mendorong peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan segar dan sayuran sehat,” jelasnya. (lyn/K-1)
