Perkebunan Berkelanjutan Diterpa Isu Penggundulan Hutan

Palangka Raya, KP – Usaha perkebuban berkelanjutan di wilayah Kalimantan Tengah menghadapi berbagai masalah dan kebdala dilapangan, diantaranya kebun masuk kawasan hutan sehingga pemicu deforestasy atau penggundulan hutan.

Hal itu diungkapkan Sekda Kalteng melalui Asisten II Nurul Edy saat membuka kegiatan fokus diskusi (FGD) terkait rencaba induk perkebunanan berkelanjutan, Rabu ,(2/12). FGD dihadiri oleh 13 kabupaten dan 1 kota dinas yang membidangi perkebunan, Civitas Akademi, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Perusahaan Kelapa Sawit, dan Non-Government Organization.

Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Ir. H. Sri Suwanto, M.S, mengungkapkan, kegiatan terselenggara atas dukungan World Wildlife Fund for Nature (WWF) dan tentunya dukungan semua anggota tim pembina dan tim teknis.

Dikemukakan sektor perkebunan merupakan bagian yang sangat penting bagi kesejahteraan daerah. Rencana Induk Perkebunan disusun sebagai pedoman dalam mensinergikan program dan rencana aksi antar sub sektor,” ungkapnya.

Pengembangan Rencana Strategis dan Rencana Induk Perkebunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2040

Berita Lainnya
1 dari 504

Mewakili Sekda Kalteng Nurul Edy, M.Si mengungkapkan pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang bertujuan antara lain untuk mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelaku usaha perkebunan, meningkatkan penerimaan daerah, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing usaha dan memelihara keharmonisan dengan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan. Pengelolaan perkebunan di Kalimantan Tengah.

Akan tetapi rencana induk dimkadud menghadapi berbagai masalah yaitu rendahnya produktivitas tanaman, status areal perkebunan yang berada di kawasan hutan, kondisi sosial ekonomi serta budaya pekebun, maraknya isu deforestasi, lemahnya kelembagaan usaha, meningkatnya gangguan usaha perkebunan, inkonsistensi regulasi antara pusat dan daerah, hubungan hulu hilir yang belum terbangun dengan baik dan perlunya dukungan infrastruktur.n

Untuk mendukung program strategis pemerintah di bidang perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah bersama stakeholder lainnya berinisiatif untuk melakukan serangkaian kajian pendekatan juridiksi yang akan menyajikan database perkebunan secara landscape dalam bentang Provinsi Kalimantan Tengah.

Rancangan kajian tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan komoditas unggulan perkebunan berdasarkan analisa kesesuaian lahan analisa ekonomi dan Cost Benefit analysis, analisa pertimbangan kondisi sosial dan pertimbangan pelestarian lingkungan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, paparnya. (drt/k-10)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya