Rantau, KP – Pemerintah Kabupaten Tapin kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi ini menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut diraih Pemkab Tapin dalam pengelolaan keuangan daerah.
Opini tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, kepada Bupati Tapin H Yamani dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Kalsel, Banjarbaru, Selasa (26/5/2026).
Capaian itu menegaskan konsistensi Tapin dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar pemeriksaan pemerintah.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto, menegaskan opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik serta penggunaan anggaran yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Predikat WTP bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Andriyanto juga mengingatkan pemerintah daerah agar terus memperkuat pengawasan internal dan memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif serta tepat sasaran.
Sementara itu, Bupati Tapin H Yamani menyebut raihan WTP ke-12 menjadi hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang disiplin dan profesional.
Ia menegaskan capaian tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemkab Tapin untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik.
“Prestasi ini bukan hanya kebanggaan pemerintah daerah, tetapi juga bentuk tanggung jawab kami dalam mengelola anggaran rakyat secara terbuka dan tepat sasaran,” kata Yamani.
Ia menambahkan, Pemkab Tapin akan terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta memastikan penggunaan APBD memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menempatkan Kabupaten Tapin sebagai salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang dinilai konsisten menjaga kualitas laporan keuangan daerah.
Turut hadir mendampingi Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah, Sekda Tapin Unda Absori, Asisten Adininstrasi Umum Fiqri Irmawan, Kepala BPKAD Haris Fadilah serta Kepala Bagian Prokpim Setda Tapin. (abd/K-6)
