Banjarmasin, KP – Politisi senior asal Kalsel, H.Hasanuddin Murad, SH menyoroti upaya penggalangan dana masyarakat yang dilakukan pasangan calon (paslon) Nomor Urut 2 H Denny Indrayana-Difriadi (H2D) dengan tujuan mendukung upaya berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu gugatannya atas hasil perolehan suara yang memenangkan Paslon Nomor urut 1 berdasarkan ketetapan KPU Kalsel. Politisi senior yang pernah menjadi anggota DPR-RI, bupati Barito Kuala dua periode dan saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Kalsel ini mengaku tak sepemikiran dengan Denny yang menyatakan bahwa penggalangan donasi tersebut merupakan salah satu bentuk pendidikan politik kepada masyarakat. Politisi senior yang sebelum terjun ke kancah politik ini adalah dosen Fakultas Hukum ULM dan dikenal santun ini menilai, langkah himbauan donasi kepada masyarakat yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 tersebut, tidak tepat. Karena dilakukan setelah tahapan kampanye pilkada selesai. ” Saya nilai, langkah donasi pasca pilkada selesai ini tidak tepat. Dan itu lebih seperti move politik,” ujar Hasanudin Murad kepada wartawan, Senin (21/19/2020). Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini meyakini dana dari donasi yang terkumpul bukan menjadi alasan utama dilakukannya penggalangan donasi, melainkan untuk menkonsolider para pendukung palson nomor Urut 2 yang jumlahnya sekitar 800 ribu pendukung. Sehingga menurutnya, langkah tersebut justru bisa secara tidak langsung berpotensi menaikan suhu politik yangmana kondisi masyarakat Kalsel kini sudah terjaga dan terpelihara aman dan tenteram pasca pilkada. “Ini bisa saja menikam luka luka pendukung yang merasa kalah dibangkitkan lagi lukanya, pada akhirnya tidak selesai setelah proses pelaksanaan penghitungan suara,” tegas Hasanudin Murad. Dari itu Ia berharap, tensi politik yang sepertinya terus dipelihara meski Pilkada sudah lama berlalu seperti yang terjadi di DKI Jakarta tidak terjadi di Kalsel. Karena itu imbuhnya, masing-masing pihak terkait, sebaiknya lebih fokus pada langkah dan prosedur sengketa yang memang diakomodir peraturan perundang-undangan. Para elit politik juga sudah seharusnya memiliki” Coping Skill” yaitu, kemampuan meningkatkan adaptasi pada kondisi tertentu, seperti kemampuan mempertahankan nilai atau kepercayaan secara teguh, mengatasi masalah, dan mempertahankan komitmen. Karena, dari 270 pilkada yang digelar tidak cuma di Kalsel ada yang bersedih, sebab pemenang Pilkada hanya satu dan pasti di daerah lain pun banyak yang merasakan hal sama. Dengan begitu semua bisa move on menyesuaikan dengan kondisi. Sebelumnya, melalui rekaman video yang diperoleh rekan media, dipaparkannya bahwa penggalangan dana tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa ada paksaan apapun. “Ini bukan sekedar donasi tapi lebih pada itu adalah pendidikan politik yang sangat penting. Supaya kita paham bahwa memang politik kita itu pasti butuh biaya, tapi cara caranya harus dilakukan dengan model yang tepat amanah dan bertanggungjawab,” kata Denny. (lia/KPO-1)
