Drainase Milik Pemprov Kurang Berfungsi, Desa Barokah Sering Kebanjiran

Berita Lainnya

Empat Kades Persiapan Dilantik Zairullah

1 dari 515

Batulicin, KP – Kurang berfungsinya drainase milik Pemprov Kalsel, hingga sekarang masih saja menjadi keluhan warga Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.
Hal tersebut terungkap pada saat reses anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengingat desa tersebut sering mengalami genangan air apabila intensitas curah hujan tinggi.
Bahkan, keberadaan kurang berfungsinya drainase yang merupakan kewenangan dari Pemprov Kalsel juga benar adanya.
“Jadi drainase yang merupakan jalan raya atau protokol yang bertepatan dengan Desa Barokah ini mestinya harus dirapikan dan bersihkan,” kata Yani Helmi, kemarin.
Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti, apabila tidak segera ditanggulangi maka dampak negatif seperti banjir juga akan mudah terjadi di kawasan tersebut.
“Setidaknya dapat berfungsi dengan baik, sehingga aliran air yang dari dalam keluar menuju jalur drainase utama ini dapat mengalir ke laut,” tambah Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi.
Melihat keluhan yang merupakan aspirasi dari masyarakat Desa Barokah, anggota Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa paman Yani itu akan memperjuangkan suara mereka di gedung tempat musyawarah wakil rakyat menyatakan sikap ke pemerintah ditingkat provinsi untuk bisa segera ditindaklanjuti.
“Nanti saya akan perjuangkan aspirasi masyarakat di sini ke dewan provinsi kalau ini memang wewenangnya Pemprov Kalsel yang sewajarnya arah untuk perbaikan adalah tanggungjawab mereka yaitu Dinas PUPR,” tegasnya.
Meski Komisi II hanya membidangi ekonomi dan keuangan. Namun, sambung paman Yani, Ia akan tetap membantu menyuarakan aspirasi masyarakat mengingat Ia merupakan perwakilan Dapil VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) di tingkat Provinsi Kalsel.
“Karena ini adalah aspirasi masyarakat tentu kami akan suarakan hal tersebut dan setidaknya akan dimasukan dalam pokok pikiran (pokir). Sehingga, bisa dimusyawarahkan dan dianggarkan, serta saya juga prihatin dengan kondisi keuangan APBD kita saat ini dikarenakan banyak musibah terjadi di Kalimantan Selatan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Desa Barokah Hendra Jayadi mengharapkan meski telah tersampaikan. Akan tetapi, dirinya berkeinginan selaku mewakili masyarakat dari Pemerintahan Desa (Pemdes) hal ini setidaknya bisa terealisasi dan dapat terwujud.
“Menurut kami drainase yang merupakan wewenang provinsi tidak berfungsi sama sekali jadi harapan semua warga, bahkan mengusulkan supaya bisa digunakan, karena drainase itu adalah satu-satunya jalur atau saluran utama untuk membuang air tergenang,” ujarnya. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya