Banjarmasin, KP – Kelangkaan atas kebutuhan bahan bakar gas elpiji, terutama isi 3 kilogram dalam beberapa pekan terakhir ini membuat warga makin menjerit.
Pasalnya. selain warga harus antri berjam- berjam untuk mendapatkan bahan bakar subsidi tersebut di setiap pangkalan di tingkat eceran harganya melambung jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) hingga mencapai Rp 50 ribu per tabung.
Merespon tuntutan masyarakat mengenai kelangkaan dan melonjaknya harga kebutuhan gas elpiji 3 kg (gas melon), wakil ketua komisi II DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto Permono meminta Pemko dan pihak Pertamina untuk segera mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga gas tersebut.
Kepada {KP} Senin (22/2/2020) ia mengatakan masyarakat saat ini sudah mengalami kesulitan di masa pandemi ditambah musibah banjir yang dialami sejumlah wilayah Kota Banjarmasin.
“Kelangkaan gas elpiji harus segera diatasi, jangan biarkan masyarakat terus menjerit,” ujarnya.
Pada saat ini kita tahu kata Bambang Yanto, masyarakat sudah menyerbu gas subsidi itu selain dampak Covid-19, juga akibat banjir.
Wakil ketua komisi yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengemukakan. Jika Pemko dan Pertamina tidak segera merespon persoalan yang terjadi di akar rumput, maka dikhawatirkan bisa memicu permasalahan sosial.
“Karena kebanyakan masyarakat saat ini adalah aktivitasnya di rumah bukan di luar. Oleh karenanya masyarakat sangat berharap kebutuhan gas rumah tangga yang saat ini sangat langka dan mahal di masyarakat harus secepat mungkin untuk bisa diatasi,” tandas Bambang Yanto.
Sebelumnya Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya berpendapat, sering terjadinya kelangkaan gas elpiji seharusnya mampu diprediksi dan diantisipasi oleh pemerintah sedini mungkin.
Pimpinan lembaga perwakilan rakyat ini menilai, bahwa kelemahan pemerintah atau pertamina yang tidak mampu mengendalikan harga gas LPG selama ini salah satunya disebabkan akibat lemahnya pengawasan atau monitoring dalam pendistribusiannya, khususnya di tingkat pangkalan.
“Akibatnya, tidak menutup kemungkinan adanya agen dan distributor hingga di tingkat pangkalan yang nakal dengan melakukan penimbunan untuk mengambil keuntungan sepihak,’’ ujar pimpinan dewan dari F- PAN ini. (nid/K-3)
