Batulicin, KP – Melalui video conference, Bupati Tanah Bumbu H.Sudian Noor dan jajaran ikuti gelaran Entry metting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 yang digelar BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di posko Covid 19 BPBD Kab Tanbu 1/2.2021 tadi.
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Prov. Kalsel M. Ali Asyhar ketika memimpin Entry Meeting mengatakan, hal terpenting dalam proses pemeriksaan yakni memperoleh akses data secara cepat.
Dia mengharapkan data yang disampaikan sudah valid dan benar, dimana data yang diminta tersebut merupakan pertanggungjawaban Satuan Perangkat Daerah.
Dia menambahkan, sesuai dengan undang undang nomor 15 tahun 2004 dan Undang undang nomor 15 tahun 2006. BPK memperoleh hak atau kewajiban konstitusional untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah.
Termasuk LKPD Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Pemeriksaan dari BPK menurut dia bisa dimaknai sebuah jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara memiliki pengelolaan keuangan yang tertib serta taat aturan.
“Untuk itu kepada bapak Gubernur Bupati dan Walikota agar menyerahkan laporan keuangan tahun 2020 sebelum 1 Maret 2021,kami akan berterima kasih kalau tepat waktu dan itu akan memudahkan kami dalam sebuah pemeriksaan,” katanya lewat virtual vidio konference.
Seperti diketahui katanya, di tahun 2021 ini, merupakan tahun yang tersulit dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang menjamin terselenggaranya roda pemerintahan.
Pandemi Covid 19 dan musibah banjir yang melanda Kalimantan Selatan memberi dampak luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan sosial terutama kesejahteraan masyarakat.
“Namun kami yakin kepada pihak kepala daerah mampu mengendalikan jajarannya untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan penuh tanggung jawab akuntable dan transparan,” tandasnya. (han)
