Masyarakat kurang mampu kini sudah dalam kondisi sulit, karena dampak banjir kini ditambah dengan sulitnya mendapatkan bahan bakar gas melon lagi
BANJARMASIN, KP – Kebijakan pemerintah mengurangi beban APBN dengan melakukan konversi bahan bakar minyak ke gas elpiji belum sepenuhnya berjalan lancar. Khususnya, dalam mendistribusikan gas elpiji 3 kilogram.
Pasalnya, selain sering terjadi kelangkaan dan membuat harganya dua kali lipat dari harga eceran tertinggi (HET( )yang telah ditetapkan yaitu Rp 17.500, bahan bakar khusus untuk warga tidak mampu ini diduga sengaja dipermainkan pihak-pihak tertentu.
Menyikapi keluhan masyarakat terhadap kebutuhan bakar untuk keperluan rumah tangga itu tak pelak membuat berbagai kalangan, tidak terkecuali lembaga perwakilan rakyat mendesak Pemko Banjarmasin dan Pertamina untuk mengambil langkah sistematis untuk menekan gejolak harga akibat terjadinya kelangkaan tersebut.
Sebab menurut Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, pemerintah bersama pertamina sebagai pihak yang berwenang mengendalikan penyaluran gas LPG mestinya mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan terjadinya gejolak harga terhadap kenaikan gas LPG, terutama isi 3 kilogram yang didistribusikan untuk warga tidak mampu.
“Masyarakat Kota Banjarmasin yang kurang mampu kini sudah dalam kondisi sulit, karena selain baru saja terkena dampak banjir kini ditambah dengan sulitnya mendapatkan bahan bakar,” ujar Harry Wijaya.
Menurutnya kepada { KP} Jumat (19/2/2021, sering terjadinya kelangkaan gas elpiji seharusnya mampu diprediksi dan diantisipasi oleh Pemerintah sedini mungkin.
Pimpinan lembaga perwakilan rakyat ini menilai, bahwa kelemahan Pemerintah atau Pertamina yang tidak mampu mengendalikan harga gas LPG selama ini salah satunya disebabkan akibat lemahnya pengawasan atau monitoring dalam pendistribusiannya, khususnya di tingkat pangkalan.
“Akibatnya, tidak menutup kemungkinan adanya agen dan distributor hingga di tingkat pangkalan yang nakal dengan melakukan penimbunan untuk mengambil keuntungan sepihak,’’ ujar pimpinan dewan dari F- PAN ini.
Lebih jauh ia menilai, faktor lain penyebab sering terjadinya kelangkaan hingga melambungnya harga gas LPG adalah, sebagaimana sering dikemukakan adalah belum meratanya konversi minyak tanah ke gas di seluruh wilayah Kalsel.
Dijemukakan, faktor lain adalah masih banyaknya warga yang mampu atau menengah keatas menggunakan gas elpiji 3 kilogram. Padahal tandasnya, kebutuhan gas bersubsidi ini sebenarnya diperuntukan masyarakat kelas bawah atau kurang mampu.
‘’Dampaknya adalah selain pemakaian gas elpiji 3 kilogram akan semakin meningkat terus. Meskipun pihak Pertamina sudah menambah kuota gas elpiji 3 kilogram, khususnya untuk memenuhi kebutuhan Kota Banjarmasin.,” ujarnya.
Menyikapi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram dalam beberapa pekan terakhir ini sebagai pimpinan dewan Harry Wijaya mengatakan, dewan melalui komisi II akan menjadwalkan mengundang Pertamina dan Pemko guna meminta penjelasan dan solusi mengatasi kelangkaan bahan bakar bersubsidi tersebut. (nid/K-3)
