Pelaihari, KP – Komisi II DPRD Kalsel mengapresiasi pencapaian Unit Penerimaan Pendapatan Daerah (UPPD) Pelaihari, yang mampu merealisasikan pajak di tengah pandemi Covid-19.
“Karena pemasukan yang diprediksi menurun drastis selama pandemi, ternyata tidak terjadi di UPPD Pelaihari, bahkan hasilnya tidak mengecewakan,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, HM Iqbal Yudiannoor, usai kunjungan kerja ke UPPD Pelaihari, belum lama ini.
Untuk itu, Komisi II fokus dalam upaya optimalisasi sektor pendapatan, sebagai sumber dalam membiayai pembangunan daerah, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan penerimaan daerah.
“Kita terus mendorong pemerintah provinsi Kalsel dalam melakukan intesifikasi pajak maupun inovasi dalam pelayanan pajak,” tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Iqbal Yudiannoor mengungkapkan, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak perlu digenjot, karena membayar pajak itu bukan untuk siapa-siapa, pada akhirnya akan kembali ke masyarakat.
“Kita akan upayakan mengatasi kendala yang dihadapi, terutama kendaraan operasional, yang digunakan untuk meningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kalau tidak tahun ini, ya tahun depan,” ujar Iqbal Yudiannoor.
Hal senada juga ditegaskan anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanuddin, yang akan berupaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi UPPD Pelaihari dalam meningkatkan PAD Kalsel.
“Ini semua menjadi bahan masukan Komisi II pada rapat internal dan akan ditindaklanjuti,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Sementara itu, Kasatlantas Polres Tanah Laut, AKP M Taufik sempat menyampaikan kendala yang di hadapi UPPD Pelaihari, diantaranya kantor Samsat Pembantu Kintap yang kurang memadai.
“Sehingga pelayanan tidak dapat di maksimalkan,” kata AKP Taufik yang hadir pada pertemuan yang dipimpin Iqbal Yudiannoor.
Diharapkan Komisi II dapat meneruskan aspirasinya kepada pemangku kebijakan setempat agar mengakomodir kebutuhan tersebut. (lyn/KPO-1)
