Palangka Raya, KP – Mewakili Gubernur, Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Jum’at (5/3).
Kehadiran Sekda secara virtual dan diikuti di Ruang Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, didampingi Asisten II Nurul Edy dan sejumlah pejabat lainya, Rakornas merupakan hari ketiga dari lima (5) hari seluruhnya sampai selesai
Rakornas PB dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Adapun agenda yang diikuti bertemakan knowledge sharing “ Hidrometeorologi Basah – Banjir, banjir badang, tanah longsor, dan Hidormeteorologi kering – kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan” .
Selama 5 tahun terakhir Indonesia telah mengalami sedikitnya 70.532 kejadian bencana. Statistik dari kejadian bencana tersebut menunjukkan 97,7% bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometereologi seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, puting beliung dan tanah longsor.
Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan upaya pencegahan dan mitigas bencana dilakukan guna memerangi risiko menjadi prioritas dalam rangka penanganan bencana.
Kerugian akibat bencana kebakaran tahun 2015 mencapai USD 16,1 Milyar. Sebuah angka yang besar sekali dibandingkan ketika bencana tsunami di Aceh kerugian ekonominya kira-kira USD 7 Milyar, paparnyam
Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan, pada tahun 2020 luas lahan terbakar turun 82%, yaitu seluas 296.942 Ha, dibandingkan tahun 2019 yang seluas 2,6 Juta Ha. Kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak yang luar biasa di berbagai sektor baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, transportasi, sosial hingga politik.
Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagai wujud kehadiran negara bagi masyarakat, tegas Mahfud MD.
Menko min untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk biaya rehabilitasi pemulihan kondisi hutan dan lahan, atau tindakan lain yang diperlukan, serta pengenaan sanksi administrasi tegas.
Kegiatan juga diikuti Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah- Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Provinsi Kalimantan Tengah, Darlianjsah serta perwakilan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) di Palangka Raya. (drt/k-10)
