Warga Miskin Baru Meningkat Akibat Pandemi

Banjarmasin, KP – Angka kemiskinan di Kota Banjarmasin mengalami peningkatan. Tepatnya, sejak pandemi Covid-19 melanda Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini, banyak warga yang terdata sebagai warga miskin baru.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penduduk miskin di Kota Seribu Sungai ini, bertambah hingga ribuan orang dalam kurun waktu tahun 2020-2021.

Sebelum adanya pandemi pada Maret 2020 lalu, jumlah rumah tangga yang sangat miskin hingga rentan miskin, berjumlah 40.653 rumah tangga, dengan total 143.308 anggota rumah tangga.

Namun, pada bulan Oktober 2020 hingga kini terjadi peningkatan yang cukup tajam. Diketahui, jumlah rumah tangga sangat miskin dan rentan miskin meningkat menjadi 49.026, atau mengalami penambahan sebanyak 8.373 rumah tangga.

Sehingga anggota rumah tangga yang termasuk kategori ini menjadi 163.391 jiwa, atau melonjak sebanyak 20.083 orang dibandingkan sebelumnya.

Kepala Seksi Pengelolaan Analisa Data dan Informasi PMKS dan PSKS, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin, Rahmanita Hartono tak menampik bahwa pandemi COVID-19 menjadi pemicu dan berperan besar dalam penyumbang angka kemiskinan.

“Memang tidak bisa dipungkiri bahwa wabah ini menjadi penyebab bertambahnya warga miskin baru. Ini dikarenakan ada yang kehilangan pekerjaan dan lainya,” ungkapnya saat ditemui awak media, Jumat (16/04).

Di sisi lain, ia juga menambahkan bahwa di tahun 2020, aduan masyarakat yang masuk ke Dinsos juga drastis mengalami kenaikan. Dari yang biasanya setiap tahun hanya sekitar seribu aduan, namun pada 2020 lalu menjadi lima ribu aduan.

Berita Lainnya
1 dari 2.744

Jenis aduannya pun beragam, mulai dari aduan terkait kondisi kemitraan, belum masuknya data hingga berimbas pada belum menerima bantuan, yang diterima melalui loket layanan dan aplikasi WhatsApp.

Menanggapi hal itu. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto mengaku bahwa pihaknya tetap melakukan pendataan yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi dan validasi serta kerja sama dengan SKPD terkait.

“Selain itu dalam hal lain seperti peningkatan pelatihan-pelatihan kerja, itu juga bisa meningkatkan lapangan pekerjaan di masyarakat,” bebernya.

Lantas apakah tahun ini ada bantuan langsung tunai (BLT) seperti tahun sebelumnya? Terkait hal ini, pria dengan sapaan Iwan itu menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyalurkan bantuan sebanyak 18.000 penerima di awal tahun 2020 lalu.

“Sedangkan di tahun 2021, jumlahnya menurun menjadi 11.000. Hal ini sudah berdasarkan verifikasi dan validasi ulang sesuai dengan arahan Kemensos RI,” ungkapnya.

Iwan melanjutkan, berdasarkan Kemensos RI itu, menginstruksikan verifikasi dan validasi data warga mesti melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Disdukcapil.

Mengapa terjadi pengurangan dari tahun sebelumnya? Iwan memaparkan hal ini seiring dengan sudah mulai normalnya perekonomian. Yang semula terdampak, kini sudah tidak layak lagi menerima BLT.

Selain BLT, di tahun 2021 juga ada bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti bantuan pangan non tunai atau bantuan sosial pangan yang jumlahnya mencapai lebih dari 29.000 penerima.

“Atau bertambah sekitar 8.000 dari tahun 2020 yang sebelumnya berjumlah 21.000,” tutupnya. (Zak/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya