Kandangan, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi jalan yang digunakan perusahaan pertambangan batu bara di desa Batu Laki, Kecamatan Padang Batung, Selasa (18/5/2021).
Sidak dilakukan atas laporan masyarakat yang merasa keberatan, sebab jalan yang digunakan untuk lalu lintas truk angkutan batu-bara diduga masih berstatus milik masyarakat. Terlebih, jalan di wilayah Dusun Pipi’i itu awalnya merupakan jalan setapak digunakan untuk aktifitas masyarakat bertani karet.
“Kita melihat langsung jalannya sudah lebar, dan ada dua buah truk melintas,” ucap Ketua DPRD Kabupaten HSS Akhmad Fahmi, saat Sidak tersebut.
Fahmi menjelaskan, setengah badan jalan itu tanahnya diklaim masih berstatus milik masyarakat. “Masyarakat merasa keberatan karena usaha mereka bertani karet, kalau mobil banyak lewat jadi berbahaya,” tuturnya.
Diterangkannya, status tanah akan diteliti lebih dahulu oleh dinas terkait. “Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita akan panggil semua pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten HSS Tedy Soetedjo mengatakan, perlu diperdalam lebih dahulu terkait status jalan yang dimaksud tersebut sebelum mengambil langkah.
Pihaknya masih dalam proses memetakan lokasi jalan yang dimaksud, masih dalam wilayah HSS atau sudah berada di luar.
“Kami sudah mengambil titik koordinatnya, nanti akan kita lihat di peta tata ruang kita,” tambah Tedy, saat mengikuti sidak tersebut.
Selain itu tambah Tedy, pihaknya juga akan menggali informasi terkait sejarah jalan tersebut. Informasi awal sebutnya, jalan tersebut merupakan jalan hutan tanaman industry (HTI) yang perlu diperjelas.
Ketua RT 3 Desa Batu Laki Ahmad Syairazi mengatakan, jalan tersebut awalnya jalan setapak yang lahannya milik warga menggarap kebun karet. “Lahan punya masyarakat, perusahaan melakukan perawatan,” ucapnya.
Namun, sekarang sudah lebar digunakan perusahaan mengangkut batu bara dengan truk-truk besar. Hal itu ujarnya, membikin masyarakat khawatir melintas berpapasan dengan angkutan tersebut. “Sudah enam bulan ini banyak truk-truk besar lewat,” bebernya.
Ia mengungkapkan, sudah menyampaikan kepada pihak perusahaan untuk menyelesaikan keluhan warga tersebut, namun hingga sampai saat ini belum ada tanggapan yang serius.
Sidak itu turut didampingi Kepala Dispera KPLH HSS Ronaldy Prana Putra, serta Kasatpol PP dan Damkar HSS Iwan Friady. (tor/K-6)
