Zainal Hakim menilai Kota Banjarmasin belum sepenuhnya bebas dari berbagai permasalahan anak dan banyak anak di ekspoitasi jadi badut dan pencari nafkah di perempatan jalan
BANJARMASIN, KP – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Zainal Hakim mengatakan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya mewujudkan Banjarmasin benar-benar sebagai Kota Layak Anak (KLA).
Menurutnya menghadapi permasalahan itu menuntut Pemko Banjarmasin melalui SKPD terkait melakukan berbagai terobosan dalam rangka memenuhi indikator KLA.
Dihubungi KP Minggu (13/6/2021) sebelumnya ia mengakui, Kota Banjarmasin sudah mendapatkan predikat sebagai KLA. Namun ia mengingatkan, tantangan dan persoalan baru juga banyak yang harus dihadapi.
” Masalahnya untuk mempertahankan predikat yang sudah diraih akan lebih sulit, sehingga perlu adanya terobosan sesuai predikat disandang,” ujarnya.
Zainal Hakim menilai, Kota Banjarmasin belum sepenuhnya bebas dari berbagai permasalahan anak. Fakta itu katanya, setidaknya masih banyak ditemukannya anak jalanan (anjal) serta gelandangan dan pengemis (gepeng) yang kerap berkeliaran di jalan protokol dan pusat keramaian kota ini.
Zainal Hakim menegaskan, memberikan perlindungan kepada anak tidak hanya kewajiban orang tua dan masyarakat, tapi juga kewajiban pemerintah agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi harapan bangsa.
” Kewajiban ini selaian diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tapi juga diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor : 23 tahun 202 tentang Perlindungan Anak, ” tandas Wakil Ketua Komisi dari F- PKB ini.
Disebutkan atas dasar kedua amanat itu Pemko Banjarmasin kemudian menerbitkan Perda Nomor : 15 tahun 2015 tentang Kota Layak Anak (KLA)
Ia menjelaskan, anak jalanan sesuai didefinisikan Departemen Sosial RI adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya.
Karena itu ia mengatakan, keberadaan rumah singgah bagi anak jalan sangat penting karena sebagai salah satu bentuk penanganan anak jalanan sekaligus sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal.
Di tempat itu lanjutnya, perilaku dan kepribadian anak diberikan bimbingan agar mereka hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
“Jelasnya keberadaan rumah singgah sangat penting dalam rangka menyiapkan dan mengembalikan anak jalanan agar mereka hidup secara normal dan tumbuh berkembang menjadi anak yang produktif,“ tandasnya, Wakil Ketua Komisi diantaranya membidangi pendidikan, kesehatan, sosial dan kesra ini
Dia pun berharap, pemerintah kota lebih menjaga dan memperhatikan tumbuh kembang agar masalah ini kedepannya tidak menjadi persoalan tersendiri dan berdampak pada permasalahan sosial kota ini.
Kembali ia memaparkan, masih banyak tantangan besar yang harus dilaksanakan Pemko Banjarmasin dalam kerangka mewujudkan Banjarmasin sebagai Kota Layak Anak dari arti sesungguhnya.
Masalahnya katanya melanjutkan, berdasarkan syarat yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ada 24 indikator sebagai Kota Layak Anak. Dari 24 indikator itu salah satunya terkait penanganan dan penggulangan anak jalan (anjal).
Menurutnya dari sekian indikator itu tidak kalah penting menjadi perhatian adalah, terpenuhinya jaminan perlindungan anak, jauh dari berbagai tindakan kekerasan dan pelecahan sek, hingga bebas dari pemakaian dan penggunaan atau pemakaian obatan-obatan terlarang, termasuk jauh dari iklan rokok.
Ia menilai, jika dari sekian indikator itu adalah paling berat tantangan dihadapi adalah soal kekerasan terhadap anak yang masih tergolong tinggi. Termasuk penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang kini banyak meracuni anak-anak. (nid/K-3)
