Rantau, KP – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), membantu dana sebesar 35 milliar untuk pembangunan ruas jalan Rantau-Piani-Batung, dalam rangka memudahkan menuju lokasi Bendungan Tapin.
Hal itu disampaikan Bupati Tapin HM Arifin Arpan saat melantik penjabat baru di masing-masing Satuan Organiasasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Jumat (18/6/2021) lalu.
“Setelah beberapa kali koordinasi dengan Kementrian PUPR Republik Indonesia, Alhamdulillah tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Tapin dibantu dana sebesar 35 Miliar untuk pembangunan ruas jalan Rantau-Piani-Batung,’’ ungkap Bupati Tapin.
Permohonan dana untuk pembangunan ruas jalan tersebut sangat penting, karena untuk menunjang keberadaan Bendungan Tapin yang saat ini sudah selesai dibangun, kedpeannya menjadi tempat pariwista. Oleh karenanya infrastruktur jalan utama untuk di bangunkan.
Seperti kita ketahui bersama saat ini jalan menuju akses ke Bendungan Tapin Desa Pipitak Jaya masih belum mulus, hanya sebagian saja yang nyaman untuk dilalui, pada tahun 2022 nanti akan dimuluskan. Sehingga para pengunjung mudah untuk menuju ke Bendungan.
“Dihimbau kepada warga masyarakat setempat yang terkena dampak jalur pembangunan ruas jalan tersebut agar tidak mendirikan bangunan yang dekat dengan jalan raya, karena nantinya disaat pemerintah mau melaksanakan pelebaran jalan tersebut menjadi susah,’’ pinta Bupati.
Mudah-mudahan bantuan dana sebesar 35 Milliar dari Kementrian PUPR untuk pembanguna ruas jalan Rantau-piani-batung terealisasi di tahun 2022 mendatang.
Dengan dibangun ruas jalan tersebut diharapkan dapat mempelancar aktivitas ekonomi di wilayah kecamatan piani menuju Kota Rantau karena jalan bitahan -bendungan adalah menghubungkan bebragai desa di wilayah kecamtan sama yaitu Desa Miawa- Beramban- Desa Pipitak Jaya-Harakit dan Batung sekaligus mendukung akses jalan menuju bendungan menjaid nyaman.
Untuk menunjang pembangunan ruas jalan rantau-piani-batung, Pemerintah daerah mulai saat ini pada perubahan nantinya menyipakan anggaran Rp750 juta digunakan untuk penertiban tanah daerah yang tidak terkena terdampak bendungan.
“Hal ini supaya tidak diambil alih lagi oleh masyarakat dan tidak menimbulkan masalah dimasa mendatang,’’ katanya.
Khusus kepada Camat yang baru dilantik agar bisa membantu mengamankan memasang patok dan titik koordinat tanah yang milik pemerintah daerah.
“Kalau sudah diberi patok dan titik koordinatnya, insha allah warga masyarakat tida bisa lagi mengklaim menjaid hak miliknya,’’ jelasnya.
Berharap mulai sekarang persiapakan dengan baik, jangan dibiarkan supaya tidak menimbulkan bermasalah dimasa mendatang. (abd/K-6)
