Penegasan Batas Daerah HST dan Kotabaru Disepakati

Barabai, KP – Bupati HST H Aulia Oktafiandi hadiri rapat penyelesaian Penegasan Batas Daerah Kabupaten HST dan Kabupaten Kotabaru, hadir dari Kabupaten Kotabaru Sekretaris Daerah H Said Akhmad, pelaksanaan rapat bertempat di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis 17/6/2021.

Sempat alot dan panas itulah gambaran jalannya rapat percepatan penanganan batas daerah antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dengan Kabupaten Kotabaru

Perbatasan yang disoal berada di wilayah kawasan hutan lindung di kaki pegunungan Meratus dengan luas 34 ribu hektare yang selama ini masuk ke wilayah Kabupaten Kotabaru.

“Kami cuma minta wilayah ditarik garis lurus sehingga dua anak desa yang ada di situ terakomodir jadi satu wilayah,” ujar Bupati HST Aulia Oktafiandi.

Adu argumen pun terus terjadi dan telah melalui diskusi panjang diantara kedua belah pihak.

Pj Gubernur Kalsel, Safrizal mencoba menengahi, menurutnya permasalan batas wilayah memang cukup berat untuk diselesaikan. “Saya harapkan kedua belah pihak bisa sama-sama memahami walaupun ini cukup berat. Kita ambil jalan tengah saja, 11 ribu hektar kita berikan ke HST, saya kira ini sudah keputusan yang cukup adil,” tuturnya.

Berita Lainnya

Polres HST Laksanakan Giat Polri Peduli

1 dari 463

Akhirnya kedua belah pihak sama-sama berbesar hati dan bisa menerima.

Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA mengapresiasi upaya penyelesaian  batas daerah antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru.  

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktafiandi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Said Akhmad 

Safrizal ZA bersyukur dan mengapresiasi atas kebesaran hati Bupati Kotabaru dan Hulu Sungai Tengah.

“Alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan segmen terakhir batas antar daerah,apresiasi saya selaku Penjabat Gubernur kepada Bupati Kotabaru dan Hulu Sungai Tengah yang luar biasa untuk sepakat bersama menyelesaikan batas daerah,” katanya. 

Dikatakan Safrizal, kesepakatan ini menjadi bahan pembuatan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang rencananya dikeluarkan pada bulan Juli mendatang.

“Memang ini cukup berat, Kami minta separonya saja yakni 17 ribu hektar, tapi diberikan provinsi hanya 11 ribu hektar, namun sebagai bagian dari NKRI, kami berkomitmen terhadap kesepakatan yang ada,” ujar Aulia sesaat usai proses penandatanganan kesepakatan batas daerah. (adv/ary)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya