Oleh: Mariana, S.Pd
Guru MI Al Mujahidin II Banjarmasin
Hasil pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang dilakukan pada September-Desember 2015, Badan Kepegawaian Negara merilis penjelasan 97 ribu PNS tidak terekam datanya, tidak sedikit data yang terekam.
Tidak terekamnya data karena kemungkinan mengalami kesulitan akses melakukan pendaftaran ulang, status mutasi, status meninggal, status berhenti, atau sejenisnya, yang tidak dilaporkan oleh instansi kepada BKN.
Bertahun-tahun lamanya, hingga tahun 2021 kembali mencuat puluhan ribu PNS siluman tetap digaji oleh negara. Bukankah ini dinamakan perampokan uang rakyat secara sistematis, dan sangat merugikan Pemerintah.
Sudah menjadi rahasia umum jika negeri +62 selalu bermasalah dengan database. Ini yang menyebabkan pemerintah sering salah sasaran memberikan dana bansos, atau kini negara merugi karena menggaji puluhan ribu PNS yang tiada wujudnya.
Sungguh, ini adalah musibah terbesar dalam pendataan kepegawaian di tanah air. Akibatnya, negara telah dirampok hingga triilunan rupiah. Asumsinya, jika satu orang PNS berpangkat III/A menerima gaji pokok Rp2 juta per bulan, potensi kerugian negara hampir Rp.2,5 triliun per tahun. Yang lebih ironis, kelalaian dalam birokrasi hingga uang rakyat raib secara percuma ini terjadi saat krisis keuangan negara akibat dampak Covid-19 belum teratasi.
Lemahnya sistem pemutakhiran data tentu akibat kelalaian yang terjadi berulang-ulang. Tidak ada koreksi, apalagi evaluasi. Jika sudah sejauh ini cara pemerintah menata kepegawaiannya, publik patut mempertanyakan kinerja pejabat pemerintahnya.
Padahal mereka diangkat menjadi PNS guna berkontribusi nyata untuk mengurus rakyat, bukan hanya terdata lalu mendapat gaji, atau yang sering disebut makan gaji buta. Betapa memalukan dan menunjukkan betapa lemah dan amburadulnya manajemen kepegawaian.
Jika memang nanti terbukti telah terjadi kolusi dengan birokrasi, makin menunjukkan bobroknya sistem birokrasi dalam sistem demokrasi.
Sangat jauh berbeda dalam sistem Islam. Seluruh pegawai yang bekerja pada sistem pemerintahan Islam diatur sepenuhnya di bawah hukum-hukum ijarah (kontrak kerja). Mereka mendapatkan perlakuan adil sejalan dengan hukum syariat.
Hak-hak mereka sebagai pegawai, baik pegawai biasa maupun direktur, dilindungi oleh pemimpin Islam. Para pegawai bekerja sesuai dengan bidang masing-masing, memperhatikan hak dan kewajiban mereka sebagai pegawai negara maupun sebagai rakyat.
Sebagai pegawai, mereka bertugas melayani urusan-urusan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi mereka di masing-masing departemen, jawatan, dan unit. Mereka tidak dibebani dan dituntut melakukan tugas-tugas di luar tugas yang telah diakadkan dalam akad ijarah.
Sementara itu, dalam posisi mereka sebagai rakyat, Kepala Negara akan melayani dan memperlakukan mereka secara adil, sehingga apa yang menjadi hak mereka terpenuhi secara sempurna. Rekrutmen kepegawaian, deskripsi dan pembagian tugas, serta pemaparan hak dan kewajiban, telah tergambar jelas pada setiap pegawai negara.
Hak-hak mereka sebagai pekerja dipenuhi dan dilindungi Islam. Efeknya, seluruh pelayanan urusan dan kepentingan rakyat pun berjalan dengan mudah, cepat, dengan hasil yang sempurna.
Dalam Islam, seluruh rakyat akan merasakan kesejahteraan. Semua itu karena seluruh pegawai Islam bekerja tidak sekadar karena mendapatkan gaji. Lebih dari itu, mereka bekerja melayani urusan rakyat karena dorongan keimanan, bagian dari ibadah pada Allah SWT.
Siapa saja yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa saja yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan salah satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat.” (HR Bukhari dan Muslim)
Pegawai dalam Islam bekerja bukan hanya ada dalam data karena mereka paham bahwa mengurusi urusan saudaranya merupakan hal yang lebih utama, maka tak pernah sedikit pun pegawai dalam Islam berpikir akan mengambil hak orang lain. Mereka tahu betul bahwa nafkah yang diperoleh dari hasil usaha sendiri merupakan nafkah yang terbaik.
Oleh karenanya, tidak akan ada peluang bagi siapa pun yang bekerja sebagai pegawai Islam untuk melakukan kecurangan serta penipuan. Allah sebaik-baik pengawas mereka. Di samping itu pula, ada kontrol dan evaluasi ketat yang dilakukan setiap kepala pada masing-masing departemen.
Semua terpusat dalam kendali Kepala Negara. Kepala Negara tak akan segan-segan memecat siapa pun dari pegawai negara yang melanggar aturan serta menyusahkan urusan rakyatnya. Kecil sekali peluang adanya perampokan uang rakyat, apalagi birokrasi yang amburadul. Kepala Negara akan selalu melakukan sidak, merapikan berbagai arsip dan data kepegawaian.
Keberadaan pegawai negara dalam Islam benar-benar dirasakan oleh rakyat, mereka bekerja dengan sepenuh hati serta atas dorongan ibadah kepada Allah SWT. Kepala Negara pun tak ragu memberikan gaji dan tunjangan yang menyejahterakan para pegawai negara. Umar bin Abdul Aziz, misalnya, menggaji pegawai negaranya sebesar 300 dinar.
Saat beliau ditanya mengapa begitu besar menggaji pegawainya, ia menjawab, “Aku ingin membuat mereka kaya dan menghindarkan mereka dari pengkhianatan.”Kita seharusnya segera menyadari kerusakan demi kerusakan yang terus dihasilkan sistem demokrasi kapitalisme. Lalu bangkit bersama untuk menata segala apa yang telah dirusak oleh sistem demokrasi, menggantinya dengan sistem Islam. Sebab, hanya sistem Islam satu-satunya yang dapat melahirkan para pejabat yang memahami tanggung jawabnya atas rakyat.
Sistem Islam akan menata birokrasi sedemikian rupa agar tidak merugikan rakyat juga negara. Uang rakyat akan dikelola agar benar-benar tercurahkan untuk seluruh kebutuhan rakyat, bukan memperkara para pejabatnya.
Para pegawai negara bekerja atas dasar ibadah kepada Rabb-Nya. Maka, akan ditemukan tatanan pemerintahan dan kehidupan yang aman dan sejahtera. Tidak ada istilah makan gaji buta, lobi sana sini demi meraih kepentingan atas jabatan yang dipimpinnya.
Sungguh, semua itu benar-benar akan terwujud jika diatur dalam kepemimpinan Islam. Telah terbukti nyata selama 1.400 tahun memimpin dunia dengan segala kegemilangan serta catatan emas yang dihasilkannya.
Lalai sekali boleh jadi dimaklumi. Lalai hingga berkali-kali itu penyakit. Tanda bahwa seseorang mengabaikan amanahnya akibat sikap meremehkan tugas yang diembannya. Rasanya sulit sekali menemukan sosok penguasa atau pejabat yang benar-benar amanah. Tidak terjebak dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Diakui atau tidak, didikan sekularisme menjadikan keimanan tak lagi menjadi tameng diri untuk menjauhi perilaku buruk. Kalaupun ada pejabat bersih dan jujur di sistem sekuler, jumlahnya pasti minoritas. Padahal amanah adalah hal yang pasti dihisab di akhirat kelak.
Jika amanah, seorang pejabat tak akan berani merampok uang rakyat dengan berbagai dalih. Jika amanah, seorang pejabat juga tidak akan berani menyentuh harta yang bukan miliknya. Jika amanah, seorang pejabat tidak akan mudah melalaikan kewajiban yang dipikulnya. Jika amanah, ia tidak akan mudah berkhianat. Beratnya amanah tergambar tatkala amanah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, semua angkat tangan. Mereka tidak mau dan merasa tidak mampu.
“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (QS al-Ahzab: 72)
Maka dari itu, mesti pejabat di negeri ini memahami bahwa ia digaji dari uang rakyat. Maka bekerjalah untuk kepentingan rakyat. Tunaikan amanah rakyat. Jangan khianat. Agar gaji yang didapat bisa membawa berkah dunia akhirat.
Satu-satunya sebuah solusi adalah penerapan Islam secara kaffah dan dari sekarang kita wujudkan Islam dalam kehidupan taka ada sistem yang sempurna kecuali hanya dengan sistem Islam. Islam merupakan rahmatan lil ‘alamiin. Waallahu ‘alam bishowab.
