Paringin, KP – Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pegawai kontrak tenaga keamanan, bertempat di ruang rapat paripurna pada, Selasa (06/07) kemarin.
Agenda rapat, pembahasan terkait surat edaran dari Pemkab Balangan, dimana dirumahkannya sejumlah pegawai kontrak tenaga keamanan di lingkup sekertariat daerah kabupaten Balangan.
Dalam surat edaran terhitung sejak tanggal 5 Juli, sejumlah pegawai kontrak tenaga keamanan di lingkup sekertariat daerah kabupaten Balangan harus dirumahkan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan, dihadiri sejumlah anggota DPRD Balangan, Kabag Umum Setdakab Balangan M Hapri Kasim serta sejumlah pegawai kontrak tenaga keamanan di lingkup Setdakab Balangan yang kontrak kerjanya diputus,
Ahsani Fauzan selaku pimpinan rapat meminta kepada perwakilan Pemkab Balangan dalam hal ini dihadiri Kepala Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Balangan untuk menjelaskan terkait pegawai kontrak tenaga keamanan di lingkup Setdakab Balangan yang dirumahkan.
“Coba tolong jelaskan alasan apa sehingga pegawai kontrak tenaga keamanan di lingkup Setdakab Balangan harus dirumahkan,” ujar Fauzan sapaan akrabnya Ketua DPRD Balangan.
Kepala Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Balangan, M Hapri Kasim menyebutkan bahwa pengambilan kebijakan tersebut terkait efisiensi anggaran daerah karena dinilai terjun bebas dibanding tahun sebelumnya.
“Kami tengah mengkaji dari segala aspek terkait kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah yang salah satunya untuk memaksimalkan anggaran daerah, sementara ini kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut langkah yang akan diambil terkait keputusan tersebut,” ujarnya.
Sementara, menanggapi persoalan ini, anggota DPRD Balangan H. Rusdi Hsy menyarankan agar dilakukan pertemuan Kembali dengan menghadirkan Sekda secara langsung dengan demikian dapat diketahui bersama dasar pengambilan kebijakan dan tindak lanjut dalam pengambilan keputusan selanjutnya.
“Untuk mendapatkan kejelasan terkait persoalan ini, perlu diagendakan kembali pertemuan dengan menghadirkan Pj Sekdakab,” imbuh Rusdi. (srd/K-6)
