Banjarmasin KP – Pemko Banjarmasin diminta serius melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 12 tahun 2021 tentang tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Terkait harapan tersebut, Pemko Banjarmasin sebelumnya juga diminta agar mensosialisasikan perubahan Perpres Nomor : 16 tahun 2018 itu kepada seluruh SKPD.
Menurut anggota komisi II DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto mengatakan. sosialisasi Perpres ini sangat penting dilaksanakan, agar seluruh SKPD sebagai pengguna anggaran di lingkungan Pemko Banjarmasin tidak menyalahi aturan dalam kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.
Kepada {KP} Rabu (14/7/2021) Bambang Yanto menjelaskan. Perpres tersebut diterbitkan bertujuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat dalam menghadapi dampak pandemi virus corona (Covid-19) yang kini masih belum teratasi.
” Perpres ini juga diharapkan akan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian, khususnya bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membuka usaha baru serta dalam lapangan kerja,” ujarnya.
Disebutkan, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 12 tahun 2021, keberpihakan pemerintah dalam mendukung UMKM dan Koperasi, serta penggunaan produk dalam negeri dilakukan dengan mengatur kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa.
Lebih jauh anggota komisi membidangi masalah keuangan dan ekonomi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan, agar Pemko Banjarmasin terus berupaya menekan laju peningkatan penularan (Covid-19).
Sisi lain tandasnya, Pemko juga diharapkan terus berusaha untuk menanggulangi berbagai dampak akibat pandemi tersebut. Salah satunya di bidang ekonomi.
“Sebab kendati pandemi masih terus mengancam dan belum mampu diatasi, namun keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat haruslah menjadi prioritas utama,” demikian Bambang Yanto. (nid/K-3)
