Banjarmasin, KP – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin memutuskan bersiap untuk menerapkan skenario terburuk dalam menghadapi ancaman terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menjelaskan, keputusan tersebut dilakukan bukan bertujuan untuk menakut-nakuti warga. Namun sebagai antisipasi jika memang terjadi lonjakan kasus Covid-19.
“Karena kita dikelilingi oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang statusnya masuk dalam zona merah,” ucapnya saat ditemui awak media usai memantau pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Senin (12/7) siang.
Karena itu, ia mengaku akan memperketat pengawasan kepada setiap orang yang masuk ke Kota Banjarmasin. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa yang masuk ke Banjarmasin harus terbebas dari paparan Covid-19.
“Kami berkoordinasi dengan Bupati dan Wali Kota daerah lain, terutama wilayah tetangga kita untuk sama-sama memastikan pengetatan tersebut berjalan dengan benar,” ungkapnya.
Selain itu, Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Syafrizal ZA juga sudah menginstruksikan hal tersebut kepada seluruh kepala daerah di Kalsel.
“Masing-masing juga melaporkan, dari koordinasi itu diketahui kalau di batas provinsi sudah dibangun posko pengetatan. Baik di pintu masuk Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Timur. Termasuk jalur darat dan lautnya,” jelas Ibnu.
Ibnu membeberkan, alasan utama dilakukannya pengetatan di Banjarmasin ini dikarenakan posisi Kota Banjarmasin ini merupakan kota transit. Sehingga banyak warga dari luar daerah bebas keluar masuk baik dari jalur darat maupun jalur laut.
“Makanya kita tetap harus kita pastikan mereka (pendatang yang masuk ke Banjarmasin) ini terbebas dari paparan Covid-19,” tukasnya.
Kendati demikian, orang nomor satu di Kota Banjarmasin ini mengaku masih bersyukur lantaran wilayah Kota Banjarmasin saat ini masih berstatus zona hijau dan kuning. Walaupun ada 6 kelurahan yang wilayah RT nya masuk dalam zona orange.
“Makanya untuk PTM di 6 kelurahan yang sekolahnya masuk zona kuning kita tunda dulu untuk sementara. Tapi sekolah lain tetap berjalan. Dan ini akan dievaluasi dalam satu minggu kedepan,” ujarnya
Ibnu menuturkan bahwa dirinya sepakat dengan Pj Gubernur yang menginstruksikan ‘gas-rem’. Jika posisinya masih dalam zona hijau dan kuning maka akan diberi sedikit kelonggaran.
“Metode gas-rem ini dilakukan agar roda ekonomi di masyarakat tetap berjalan dan pendidikan bisa terlaksana dengan baik,” imbuhnya.
Saat ditanya terkait bagaimana pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Banjarmasin, Ibnu mengklaim bahwa kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat tersebut masih tetap dijalankan
“Walaupun Banjarmasin tidak termasuk dalam daftar Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM Darurat penyebaran Covid-19. PPKM Mikro tetap kita jalankan,” klaimnya.
kemudian, ia mengimbau agar masyarakat harus tetap waspada dengan resiko penyebaran virus yang menginfeksi jaringan pernafasan manusia ini.
“Karena manusia terus keluar masuk di Ibukota ini makanya jangan sampai terlena dengan kondisi sekarang,” tandasnya. (Zak/KPO-1)
