Satgas Belum Rekomendasikan PTM

Berita Lainnya
1 dari 3.587

Banjarmasin, KP – Satuan tugas (Satgas) Covid-19 Kalsel hingga kini belum memberikan rekomendasi pembelajaran tatap muka (PTM), sehingga tidak satupun sekolah yang menjadi kewenangan provinsi diberikan izin PTM.
“Hingga kini tidak ada satupun sekolah yang mendapatkan izin PTM, karena belum ada rekomendasi yang dikeluarkan Satgas,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, M Yusuf kepada wartawan, usai rapat kerja dengan Pansus Raperda Pendidikan Tinggi, Senin (26/7/2021), di Banjarmasin.
Yusuf mengungkapkan, ada 31 sekolah yang direncanakan sebagai piloting PTM di Kalsel, yakni 13 SMA, tiga SMK dan enam SLB yang tersebar di wilayah Kalsel.
“Jadi ada kriteria dan syarat yang harus dipenuhi sekolah yang ingin melaksanakan PTM,” jelas Yusuf.
Salah satunya, adalah vaksin bagi guru dan tenaga pengajar di sekolah tersebut mencapai 100 persen. “Jika tidak dipenuhi, maka syarat lainnya juga gugur,” tambahnya.
Kemudian sekolah yang sudah memenuhi syarat akan dilakukan validasi, verifikasi dan pengecekan lainnya dari Satgas Covid, baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Jika Satgas sudah memberikan rekomendasi, maka akan diteruskan kepada Pj Gubernur,” ujar Yusuf.
Selain itu, jika semua syarat dan kriteria sudah dipenuhi sekolah, termasuk rekomendasi dari Satgas, maka tidak ada alasan bagi Pj Gubernur untuk menolak PTM tersebut, karena itu merupakan dasar untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka.
“Namun, nyatanya hingga kini belum ada satupun sekolah yang mengantongi rekomendasi satgas,” ungkapnya.
Apalagi kini Banjarmasin dan Banjarbaru dihadapkan pada pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4, sehingga proses pembelajaran diarahkan pada pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring.
“Kita harus hati-hati dalam menerapkan PTM, karena kesehatan dan keselamatan peserta didik harus menjadi perhatian,” tegas Yusuf.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin mengatakan, penerapan PPKM level 4 ini harus menjadi perhatian masyarakat, agar bisa menerapkan protokol kesehatan ketat.
“Jadi harus menerapkan protokol kesehatan ketat, agar kasus Covid bisa menurun,” kata Lutfi.
Kendati demikian, penerapan PPKM ini juga harus memberikan kesempatan bergerak pada sektor perekonomian maupun mobilisasi masyarakat, terutama penyekatan antar kabupaten/kota.
“Ada kelonggaran lah bagi masyarakat yang bekerja di Banjarmasin dan Banjarbaru, mengingat kawasan pemukiman berada di luar kota,” jelas politisi Partai Gerindra.
Selain itu, sektor perekonomian harus tetap jalan, karena ini akan memberikan resiko lebih besar. “PPKM diterapkan, namun juga melihat kondisi daerah, namun yang pasti mendisplinkan protokol kesehatan,” ujar Lutfi. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya