Martapura, KP – Rapat Paripurna DPRD Banjar digelar dengan agenda Penyampaian Bupati terhadap raperda Perubahan APBD TA 2021, di gedung Wakil Rakyat setempat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD HM Rofiqi didampingi Wakil Ketua Ahmad Rizani Anshari. Dari pihak eksekutif dihadiri Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi beserta SKPD. Juga dihadiri Forkopimda Banjar.
Bahkan dalam penyampaian Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, hal yang mendasari perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum APBD sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA).
”Juga terdapat saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan,” katanya.
Raperda Perubahan APBD TA 2021 yang diajukan ini, lanjutnya, merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021, yang dijabarkan dalam perubahan KUA serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD tanggal 16 Agustus 2021.
”Perubahan APBD TA 2021 ditandai dengan turunnya target Pendapatan Transfer Prediksi Penerimaan Pembiayaan serta kewajiban untuk menyediakan Belanja Penanganan Covid-19,” katanya.
Lalu pengurangan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sekitar Rp22 miliar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK/ 17.PMK07/2021. Kemudian pengurangan Target Penerimaan SILpa TA 2020 sekitar Rp74 miliar.
”Serta kewajiban penyediaan Dana Penanganan Covid 19 sebesar 8 persen dari total DAU sekitar Rp52 miliar rupiah,” jelasnya. (Wan/K-3)
