Banjarmasin, KP – Komisi IV DPRD Kalsel memastikan penyaluran bantuan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari pemerintah pusat tersalurkan kepada masyarakat.
“Kita sengaja mendatangi Perum Bulog Divre Kalsel untuk memastikan penyaluran bantuan PPKM dari pemerintah pusat tersalurkan kepada masyarakat,” kata anggota Komisi IV DPRD Kalsel, H Troy Satria kepada KP, Jumat (6/8/2021), di Banjarmasin.
Troy Satria mengungkapkan, bantuan beras PPKM 2021 disalurkan berdasarkan surat Menteri Sosial RI Nomor S-147/MS/C/3.3/BS.01/7/2021 pada 15 Juli 2021 perihal penanganan bencana melalui CBP.
“Ini untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras selama PPKM dalam menghadapi pandemi Covid-19,” jelas politisi Partai Golkar.
Sasaran bantuan beras ini diperuntukan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) dan KPM bantuan sosial tunai (BST) yang tercatat dalam data Kemensos, by name by address agar bantuan tersebut tepat sasaran.
“Setiap KPM memperoleh bantuan sebanyak 10 kg per KPM per alokasi dengan kualitas beras medium, yang disalurkan melalui Bulog setempat,” tambah Troy Satria.
Troy Satria mengungkapkan, Kalsel mendapatkan bantuan beras tersebut sebanyak 84.755 KPM, yang disalurkan melalui Perum Bulog Kanwil Banjarmasin, Kantor Cabang Barabai dan Kantor Cabang Kotabaru.
“Hingga 4 Agustus 2021, semuanya ini sudah terdistribusikan kepada masyarakat, walaupun ada kendala di transporter,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VII, meliputi Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin.
Sedangkan pagu cadagang beras pemerintah untuk bencana alam hingga kini tersedia pagu sebesar 1.500 ton, karena hanya tersalurkan sekitar 268,1 ton dan tersisa 1.231 ton yang tersebar di kantor wilayah, cabang Barabai dan Kotabaru.
“Artinya tersedia stok beras yang cukup untuk penanggulangan bencana alam,” ujar Troy Satria.(lyn/KPO-1)
