Mahasiswa menyindir pemerintah dengan membagikan sembako di depan kantor Dinas Sosial dengan menggunakan becak, mengingat hingga kini tidak satupun bantuan di terima masyarakat.
BANJARMASIN, KP – Sekelompok mahasiswa di Kota Banjarmasin membagikan paket sembako di depan kantor Dinas Sosial (Dinkes) Kalsel, dengan menggunakan satu buah becak yang disewa dari salah satu warga.
Sambil membentangkan karton yang bertuliskan kalimat kritikan, mereka membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu di sepanjang Jalan Letjend R Soeprapto, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Bukan tanpa alasan, hal tersebut dilakukan lantaran ingin memberikan kritikan dengan bentuk sindiran kepada pemerintah terkait penanganan pandemi yang saat ini melanda Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan.
Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan, Zikri Nurabadi menjelaskan, aksi yang mereka beri judul ‘Aksi Simbolik’ ini merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, sebagai gambaran ekspresi, karena masyarakat menilai PPKM tidak efektif.
“Ini adalah satu simbol dan sindiran keras terhadap pemerintah. Apakah Dinsos juga sudah menjalankan tugasnya untuk memberi bantuan kepada warga yang terdampak PPKM ini,” ucapnya saat dibincangi awak media di sela aksi, Jumat (20/08) sore.
Ia menekankan, cara ini juga sebagai bentuk sindirkan kepada Menteri Sosial (Mensos), yang berjanji mengucurkan dana besar selama penerapan PPKM.
“Pada nyatanya tidak ada bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Bahkan PPKM yang sudah beberapa kali diperpanjang ini kami anggap bukan sebuah solusi yang tepat,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Faisal, salah satu peserta aksi. Ia mengatakan jika dilihat dari jumlah sembako yang dibagikan tidak seberapa, namun aksi ini sebagai gambaran ekspresi masyarakat yang menilai PPKM yang dilaksanakan sudah berjilid-jilid, nyatanya masih belum ada perubahan yang signifikan. “Aksi simbolik terkandung filosofi, rakyat bantu rakyat, kemana pemerintahnya?,” sindirnya.
Menurutnya, pemerintah harus memaksimalkan tiga instrumen kekuasaan yaitu instrumen law enforcement (penegakan hukum), instrumen keuangan dan instrumen leadership (kepemimpinan).
Selain itu, sebelum pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah juga harus menyiapkan strategi yang matang.
Harapannya, melalui aksi ini, dapat mendorong perhatian pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan PPKM, Sebab selama ini kurang efektif.
Harus ada memberikan keadilan bagi masyarakat di tengah situasi pandemi. Artinya pengawasan PPKM berjalan, perekonomian masyarakat juga diperhatikan.
“Tidak efektif selain mematikan mata pencaharian sebagian masyarakat juga dinilai belum dapat meredam laju angka kenaikan Covid-19,” tandasnya. (zak/K-7)
