Banjarmasin,KP – DPRD Kota Banjarmasin berharap seluruh SKPD mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
” Upaya mengoptimalkan PAD harus terus diupayakan, karena selain dalam rangka meningkatkan belanja pembangunan, tapi juga untuk menutupi defisit anggaran,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali.
Kepada {KP} Rabu (4/8/2021) ia mengungkapkan, saat ini Badan Anggaran Dewan tengah fokus membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021.
Menurutnya, dari beberapa kali pertemuan dengan Tim Panitia Anggaran Daerah (TPAD), Kota Banjarmasin, Badan Anggaran Dewan menekankan agar SKPD mengoptimalkan peningkatan PAD.
“Minimal mempertahan target PAD yang sudah ditetapkan agar tidak berkurang, bahkan diharapkan targetnya dinaikkan pada pembahasan rencana perubahan anggaran 2021 ini,” ujarnya.
Diakuinya, dalam pembahasan KUPA/PPAS 2021 ada sejumlah SKPD yang meminta diturunkan PAD. Namun Badan Anggaran DPRD tidak menyetujuinya, bahkan meminta agar menggali potensi sumber penerimaan lainnya.
Seperti ungkap Matnor Ali saat membahas pendapatan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang sempat meminta penurunan PAD dari Rp 18 miliar menjadi Rp 12 miliar atau turun Rp 6 miliar.
“Namun oleh Badan Anggaran ditolak dan Dinas Perhubungan sendiri berjanji untuk memenuhi target itu ” jar Matnor Ali
Menurutnya hal sama juga dimohonkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin yang target PAD nya hanya Rp 8 miliar, namun oleh Badan Anggaran diminta targetnya dinaikkan.
“Meski naiknya hanya sekitar Rp 250 juta,” kata unsur pimpinan dewan dari Fraksi Partai Golkar ini.
Lebih jauh mengungkapkan, dari sekian SKPD yang tidak meminta diturunkan target PAD diantaranya Dinas Kesehatan yang diberikan target minimal dalam pemasukan PAD sebesar Rp 60,2 miliar.
Disebutkan, capaian PAD pada Dinas Kesehatan hingga saat ini sudah terealisasi 40 persen.Matnor Ali menyatakan optimisnya Dinas Kesehatan mampu merealisasikan capaian PAD 100 persen lebih dari yang ditargetkan.
” Potensi peningkatan itu memungkinkan, karena dari 26 puskesmas di Banjarmasin 14 diantaranya sudah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” ujar Natnor Ali
Lebih jauh mengatakan, meskipun saat ini masih pandemi Covid-19 ini dan cukup berdampak pada berbagai sektor perekonomian, namun dari sejumlah potensi penerimaan yang ada tidak mengalami dampak signifikan.
Karena itu lanjutnya, tidak ada alasan bagi SKPD meminta target penurunan PAD. Apalagi hal ini menurutnya akan mempengaruhi belanja daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan penanganan Covid-19.
Kendati pada sisi lain ia menilai, kemampuan keuangan pemerintah Kota Banjarmasin masih klasifikasi tinggi. Hal ini dibuktikan karena dalam pengelolaan keuangan daerah, PAD ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dikurangi belanja pegawai masih di angka Rp 450 miliar lebih. (nid/K-3)
