Banjarmasin, KP – Komisi IV DPRD Kalsel meminta tambahan dosis vaksin Covid-19 ke Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta, karena jumlah yang diterima masih sangat kurang.
“Kita akan mendatangi Kementerian Kesehatan untuk memperjuangkan tambahan dosis vaksin untuk masyarakat Kalsel,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin kepada wartawan, Senin (27/9/2021), di Banjarmasin.
Menurut Lutfi, permintaan tambahan dosis vaksin ini dikarenakan masih banyak warga Kalsel yang belum mendapatkan vaksin Covid-19, walaupun upaya gencar mengajak masyarakat untuk vaksinasi.
“Warga antusias untuk di vaksin, namun sayang vaksinnya agak sulit diperoleh,” jelas politisi Partai Gerindra ini, yang berangkat ke Jakarta dalam rangka konsultasi Raperda Penguatan Fasilitasi Pendidikan Tinggi.
Lutfi mengungkapkan, target penerima vaksin di Kalsel sekitar 3,5 juta sedangkan yang saat ini didapatkan baru mencapai 1,3 juta dosis vaksin, sehingga sulit untuk mencapai sasaran tersebut.
“Pemerintah harus memberikan tambahan vaksin sekitar 80 persen dari kebutuhan 3,5 juta dosis vaksin, atau paling tidak sekitar 2,5 juta hingga 3 juta dosis vaksin,” ungkap Lutfi.
Disamping itu, Kalsel memang menerima vaksin dari berbagai kalangan, seperti vaksinasi yang dilakukan TNI, partai politik, anggota DPR RI maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.
“Namun, tetap belum mencukupi untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel I, yakni Kota Banjarmasin.
Lutfi menambahkan, pentingnya vaksinasi kepada masyarakat ini dikarenakan menjadi salah satu indikator penentuan daerah di Kalsel berstatus PPKM level IV, mengingat vaksinasi belum tercapai.
“Permasalahannya karena vaksinnya tidak tersedia, jadi daerah di Kalsel dipaksa tetap berada pada PPKM level IV,” jelas Lutfi.
Padahal pemberlakukan PPKM level IV sangat berdampak semua sektor khususnya di bidang perekonomian.
“Pemerintah daerah harus berjuang bersama agar segera mendapatkan tambahan vaksin,” katanya.
Lebih lanjut diungkapkapkan, ketersediaan vaksin di Pulau Jawa lebih banyak dan mudah didapatkan, sehingga pemerintah harus berlaku adil terhadap masyarakat di luar Pulau Jawa, seperti Kalsel.
“Karena untuk mendapatkan vaksin, masyarakat harus mengantri dan berkerumun. Ini sangat memprihatinkan,” tegas Lutfi. (lyn/KPO-1)
