Tujuh Saksi Dihadirkan JPU Diperkara Mantan Sekda Tanbu

Banjarmasin, KP – Tujuh saksi lagi dihadirkan pada sidang perkara mantan Sekda Tanbu (Tanah Bumbu) Rooswandi Salem, Selasa (7/9)

Saksi dihadirkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Wendra Setiawan di persidangan lanjutan perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) pengadaan kursi rapat dan kursi tunggu di Kabupaten di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Sidang berlangsung secara virtual diketuai Majelis Hakim, Jamser Simanjuntak. 

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya, Dino Yudistira serta mengatakan pemanggilan tujuh orang saksi ini memang dari JPU, sesuai dengan kewenangan yang ada. 

“Dari beberapa keterangan yang ada hari ini kita sudah melihat ada sedikit fakta hukum yang keluar,” tambahnya. 

Menurutnya, peran dari kliennya belum tergambar jelas, sebab dari hasil persidangan tadi, disimpulkan bahwa terdakwa hanya sebagai administrator. 

Berita Lainnya

Pelaksanaan TMMD ke-122 Resmi Dibuka

Ribuan Jiwa di Banjarmasin Tervaksin

1 dari 1.481

“Jadi untuk awak-awak media apabila ingin mengetahui lebih dalam lagi, kami berharap agar ikuti saja dulu persidangannya.

Akan tetapi tim kuasa tetap optimistis bahwa mengacu kepada praduga tak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan,” ujarnya. 

Sementara JPU, Wendra Setiawan saat dikonfirmasi wartawan, enggan memberikan komentar. 

Diketahui, mantan Sekda Tanbu ini menjalani persidangan di Tipikor Banjarmasin terkait kasus dugaan pengadaan kursi hingga merugikan keuangan diperkirakan sebesar Rp 1,8 Miliar. 

Dalam sidang perdananya Rooswandi Salem, dikenakan pasal 2 dan 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya