Pj Sekda Kalteng Hadiri Puncak Peringatan Hut ke-17 DPD RI

Palangka Raya, KP – Pj. Sekretaris Daerah Kalteng Nuryakin, didampingi Karo Pem dan Otda Ahmad Husein, hadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), secara virtual dari Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (1/10)

Puncak peringatan HUT ke-17 DPD RI yang dipusatkan di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta ini dihadiri secara virtual, antara lain oleh Presiden RI Joko Widodo, para Duta Besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Daerah atau yang mewakili, para pimpinan partai, serta sejumlah mantan Ketua dan Wakil Ketua DPD RI.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini juga dihadiri secara langsung oleh pimpinan dan anggota DPD RI, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta raja dan sultan Nusantara.

Presiden Joko Widodo, atas nama masyarakat, bangsa, dan negara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 kepada pimpinan dan seluruh anggota DPD RI.

Presiden menyatakan usia yang masih relatif muda, DPD RI memiliki posisi dan kontribusi yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai representasi aspirasi daerah yang majemuk, “sebagai penyalur suara masyarakat yang berada di berbagai pelosok negeri, dan sekaligus sebagai simbol utama persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh,” ucap Presiden.

Ia menekankan membangun Indonesia tidak bisa hanya dengan membangun Pulau Jawa. Membangun Indonesia adalah membangun seluruh Tanah Air Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, termasuk kawasan perbatasan, tempat-tempat terisolir, dan pulau-pulau terdepan.

Dan, membangun Indonesia tidak boleh ada yang tertinggal, semua masyarakat tanpa terkecuali memiliki kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan dari negara, mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan mendapatkan pekerjaan yang layak, paparnya.

Berita Lainnya
1 dari 520

Presiden mengajak DPD RI dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk terus meningkatkan eksistensi dan memberikan respon yang cepat, apalagi saat ini Indonesia tengah berada di masa pandemi yang membutuhkan kecepatan dalam merespon.

Pandemi mengajarkan kepada kita semua, diperlukan cara-cara baru dalam menangani situasi yang berubah sangat cepat dan memiliki dampak yang sangat luas. Situasi extra-ordinary ini mengharuskan sistem tata negara dan sistem pemerintahan bekerja secara responsif, adaptif, dan fleksibel tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip check and balance dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden berharap, dalam memberikan respon, DPD RI melakukan cara-cara kerja yang inovatif, ikut mendorong pemerintah daerah untuk bertransformasi dengan cara-cara baru, melakukan terobosan, smart shortcut, dan berorientasi pada hasil untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengemuka kan alasan mengapa para raja dan sultan diundang dalam acara ini. Pertama, salah satu entitas yang berjasa dalam lahirnya bangsa dan negara Indonesia adalah Kerajaan Nusantara.

Kedua, sebagai lembaga negara, DPD RI dituntut untuk berperan memajukan kebudayaan nasional yang lahir dari kebudayaan daerah, di mana marwah dari kebudayaan daerah adalah Kerajaan Nusantara. Dan, ketiga, anggota DPD RI sudah disumpah untuk mendorong kemajuan daerah yang diwakili, salah satunya dengan menjadi wadah aspirasi dari daerah, termasuk aspirasi raja dan sultan Nusantara.

DPD RI, bersama dengan raja dan sultan Nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MADN), telah melaksanakan kegiatan Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) I yang diselenggarakan di Keraton Sumedang Larang, Jawa Barat pada 29 September 2021 lalu dan telah menghasilkan 7 Titah Deklarasi Sumedang yang antara lain meminta negara untuk hadir dalam memastikan dan melindungi kearifan lokal, hak adat, dan budaya Nusantara sebagai khasanah budaya bangsa.

Sebagai bagian dari upaya merawat dan menghormati sejarah peradaban Nusantara, diharapkan adanya perhatian negara dalam melakukan revitalisasi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya nasional, diharapkan adanya perhatian negara melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta lembaga-lembaga tinggi lainnya untuk melakukan sinergi dengan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.(drt/k-10).

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya