Banjarmasin, KP -Kejati Kalsel (Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan) gerak cepat pemberantasan mafia tanah melalui “Hotline” (penerimaan informasi dan pengaduan) masyarakat.
Semua menindaklanjuti Surat Edaran Jaksa Agung RI No. 16 tahun 2021 tetang Pemberantasan Mafia Tanah.
Dan Kejati Kalse membuat sarana penerimaan informasi dan pengaduan masyarakat yang menjadi korban praktik mafia tanah.
Sarana penerimaan informasi dan pengaduan masyarakat ini dalam bentuk layanan penerimaan informasi dan pengaduan melalui SMS dan Whatsapp (SMS dan WA) melalui nomor 0821 3733 3933.
Langsung terhubung dengan Tim Pemberantas Mafia Tanah pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Adapun sarana penerimaan informasi dan pengaduan ini telah berlaku sejak hari ini Selasa tanggal 18 Januari 2022.
“Kami dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sangat berharap dengan adanya Hotline ini masyaraka dapat merasakan hadirnya negara dalam perlindungan hakhak warga negara,” kata Plt Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, H Ponco Hartanto SH. MH.
Khususnya bagi mereka yang mencoba mempertahankan hak kepemilikan tanah
sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. “Jangan sampai justru menjadi korban atas praktek mafia tanah,” imbuhnya.
Menurut Ponco, akan segera dipublikasikan melalui penyebaran di Media Sosial maupun media massa local daerah Provinsi Kalimantan Selatan, agar masyarakat segera mengetahuinya.
“Saya instruksikan pada jajaran yang masuk dalam Tim Pemberantasan Mafia Tanah pada agar bekerja professional dalam menindaklanjuti setiap pengaduan yang di layangkan oleh masyarakat,” pungkas Plt Kajati Kalsel. (K-2)
