Oleh Adzkia Mufidah, S.Pd
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akan tetap dilanjutkan, meski ditengah pandemi. IKN Indonesia resmi akan pindah ke Kalimantan Timur dengan nama Nusantara. Ditetapkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara, adalah wilayah tujuan perpindahan IKN Indonesia.
Desak Lanjut IKN
Sejak awal sudah banyak pihak yang menyampaikan penolakan. Namun tidak digubris oleh pemerintah. Anehnya, dalam hal ini bukannya menguatkan aspirasi rakyat, DPR malah mendukung ambisi yang di luar nalar tersebut. Seolah didesak waktu, demi memuluskan proyek tersebut, UU IKN pun dikebut dan disahkan pada 18/1/2022. Meski ada yang menyatakan bahwa hal itu cacat partisipasi publik layaknya Omnibuslaw.
Dilanjutkannya proyek ini dianggap mengabaikan suara dan hak masyarakat adat maupun masyarakat lokal. Di sisi lain, terkait pendanaan-bagaimana nanti pendanaannya? Apakah utang lagi? Padahal utang negeri ini sudah menumpuk.
Pemerintah memang pernah menyampaikan bahwa proyek IKN tidak akan memberatkan APBN karena skema pembiayaannya hanya 19 persen diambil dari APBN. Namun, belakangan melalui Kementerian Keuangan, Pemerintah kemudian mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN lebih banyak dibebankan pada APBN sekitar 53,3 persen. Sisanya, dana didapat dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta dan BUMN sebesar 46,7 persen. (jawapos.com, 22/1/2022). Jelas ini mengkhianati amanat rakyat.
Lalu jika demikian kondisinya, akankah nanti dana untuk penyelamatan rakyat dari pandemi, dana bantuan sosial, dan lain-lain dialihkan untuk proyek IKN?
Belum lagi adanya peluang besar investasi asing. Investasi asing selalu menjadi pilihan terbaik rezim saat ini untuk menutupi kekurangan pembiayaan, termasuk membiayai IKN ini. Padahal hal ini bisa berdampak pada pengalihan aset negara ke individu/swasta-asing juga ambruknya kedaulatan negara.
Pun dari sisi lahan yang akan digunakan untuk proyek IKN yang katanya juga bermasalah. Karena adanya konsesi atas lahan-lahan tersebut. Maka potensi ‘tukar-guling’ sepertinya tak terhindarkan. Selain itu, di sana juga terdapat banyak lubang galian-besar, bekas eksploitasi barang tambang. Tentu saja ini membutuhkan dana yang tidak sedikit jika pemerintah ingin mereklamasinya.
Akal Bulus
Pemindahan IKN tampak terlalu dipaksakan di tengah pandemi, keterbatasan dana dan SDM yang ada. Siapa sebenarnya yang berkepentingan besar atau diuntungkan terkait pemindahan ibukota negara ini? Rakyat? Tentu saja tidak!
Mengutip dari kompas.com (20/01/2022); Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencurigai kemungkinan barter lahan akibat proyek ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Di kawasan IKN terdapat 162 konsesi tambang, perkebunan sawit, kehutanan, hingga PLTU batu bara dengan total luas lebih dari 180.000 hektar. “Tidak mungkin (korporasi yang telanjur) investasi di sana menyerahkan cuma-cuma lahan konsesinya untuk IKN,” kata Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Pengurus Besar AMAN, Muhammad Arman.
Jadi, jelas ini hanya akan menguntungkan korporasi dan oligarki. Pertama perusahaan-perusahaan pemilik konsesi ini, termasuk para elite politik, mereka akan diuntungkan dari adanya tukar guling dari konsesi lahan yang ada. Karena mustahil pemilik lahan akan memberikan lahan mereka yang begitu luas untuk pembangunan IKN tanpa ganti untung.
Kedua, mereka juga bakal diuntungkan dari sisi proyek pengadaaan infrastrukturnya. Terlihat, belum sah saja, pemerintah sudah menandatangani MoU dengan para investor dan proyek sudah berjalan. (muslimahnews.net, 24/1/2022).
Ketiga, terkait adanya 94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di atas kawasan IKN, (PT Singlurus Pratama (22 lubang), PT Perdana Maju Utama (16 lubang), CV Hardiyatul Isyal (10 lubang), PT Palawan Investama (9 lubang), dan CV Amindo Pratama (8 lubang). Perusahaan-perusahaan tersebut akan diuntungkan dan menjadi target transaksi negosiasi pemerintah, termasuk pemutihan lubang-lubang bekas tambang yang seharusnya direklamasi
Karena itu proyek pemindahan IKN ini tidak akan membawa apa-apa bagi rakyat. Ini hanyalah akal bulus korporasi dan oligarki meraup fulus. Tampaknya hal ini akan menjadi surga baru bagi mereka.
Inilah kolaborasi busuk yang lahir dari sistem demokrasi-kapitalis. Baik korporat, elite politik dan penguasa bahu membahu membodohi rakyat, dan mengambil keuntungan dari rakyat. Khususnya penguasa, kebijakan apa pun yang diambilnya-menyangkut rakyat seakan tak bisa lepas dari kepentingan para pemilik modal/korporat.
Standar Kebijakan
Dalam sistem Islam, setiap kebijakan penguasa selalu disandarkan kepada aturan syariat dan memperhatikan kemaslahatan umat sebagai timbangan. Bukan untuk kepentingan pribadi penguasa, para pejabat atau pengusaha.
Penguasa dalam Islam (Khalifah) tidak membutuhkan istana megah dalam melaksanakan tugas dan pemerintahannya. Khalifah tidak akan menumpuk utang-apalagi dengan riba-dalam membangun negaranya.
Dia akan selalu berhati-hati dalam mengambil kebijakan, terlebih jika itu mengancam kedaulatan negara. Setiap kebijakannya akan memperhatikan kepentingan politik dan dakwah. Agar negara tetap dalam posisi yang kuat dan seluruh rakyatnya terayomi dengan baik.
Selain itu, yang menjadi perhatian utama khalifah bukanlah kemegahan istana dan ibu kota negaranya, melainkan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, individu per individu rakyat, mulai dari pakaian, pangan, perumahan termasuk keamanan, kesehatan dan pendidikan. Sebab, inilah yang diperintahkan oleh syariat.
Semua dilakukan khalifah atas dasar taqwa kepada Allah, sebab dia kelak akan diminta pertanggungjawabannya atas periayahannya. Rasulullah SAW bersabda, “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus”. (HR Al-Bukhari dan Ahmad).
Sesungguhnya bagi rakyat hari ini yang terpenting adalah pelaksanaan pemerintahan dengan benar, bukan pemindahan ibu kotanya. Rakyat butuh pemerintahan yang dapat melayani urusan rakyat dengan baik dan memenuhi kebutuhannya-menjamin kesejahteraannya.
Jelas kita tidak bisa berharap hal itu pada sistem kapitalisme. Sebab, karakter bawaan kapitalisme adalah imperialisme, yaitu penjajahan di segala bidang, serta keserakahan yang tidak berujung. Keserakahan dan ketamakan itu hanya akan membawa rakyat pada penderitaan yang berkepanjangan. Karena itu, saatnya kita kembali kepada sistem Islam-khilafah yang akan menerapkan syariat secara kaffah. Wallaahua’lam.
