Banjarmasin, KP – Belum lama tadi, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas untuk seluruh jenjang pendidikan di Kota Banjarmasin.
Yakni dengan memberi pembatasan untuk jumlah siswa yang ikut PTM hanya boleh 50 persen, membatasi jam mata pelajaran dalam sehari dan mengimbau siswa agar membawa bekal sendiri ke sekolah serta tidak saling pinjam alat tulis.
Izin pelaksanaan PTM Terbatas tersebut mendapat komentar dari Pengamat Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Reja Pahlevi.
Menurutnya, meski diberi pembatasan, pihak sekolah wajib menjamin keselamatan peserta didiknya selama mengikuti proses PTM di sekolah.
Bukan tanpa alasan, komentar tersebut terlontar lantaran sudah banyak sekolah di Banjarmasin yang menyetop aktivitas PTMnya akibat adanya siswa yang terpapar Covid-19.
Hingga berita ini ditulis, terpantau SMP Negeri 1, 2, 6 dan 19 Banjarmasin terpaksa menghentikan kegiatan PTMnya akibat adanya tejuan siswa yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Alhasil, semua SMP yang disebutkan diatas, terpaksa menghentikan sementara (PTM), dan menggantinya ke pola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Lantas, apakah PTM di sekolah masih layak untuk dilanjutkan? Terlebih sekarang ini, kasus covid-19 kembali menunjukan tanda-tanda peningkatan.
Terkait hal itu, Reja menilai, bahwa adanya lonjakan kasus yang terjadi belakangan ini harus menjadi salah satu perhitungan agar pelaksanaan PTM perlu ditinjau kembali.
“Baik itu dari sisi pelaksanaannya selama ini. Lalu apakah prokes ketat di sekolah sudah betul-betul dilakukan. Atau hanya formalitas dan sebuah prasyarat saja,” ucapnya, saat dihubungi awak media belum lama tadi.
Ia mendukung, dengan langkah yang diambil sekolah tersebut untuk menghentikan sementara pelaksanaan PTM, sebagai bentuk upaya penularan lebih banyak lagi.
Namun, ia menekankan agar pihak sekolah yang tidak ditemukan kasus penularan dan tetap melaksanakan PTM. Dengan catatan sekolah harus berani menjamin keselamatan dan semua warga sekolah.
“Sekolah harus berani menjamin bahwa pelaksanaan PTM di sekolah harus benar-benar melaksanakan prokes ketat,” sambungnya.
Ia menyarankan, agar pihak sekolah harus melakukan langkah-langkah pencegahan kepada warga sekolah yabg ingin memasuki area sekolah saat pelaksanaan PTM.
Pertama mendeteksi siswa yang memang suhu badannya di atasnya rata-rata (kondisi demam). Maka siswa bersangkutan dilarang untuk masuk ke sekolah.
Kedua terkait prokes, dan menjamin physical distancing agar tidak menimbulkan kerumumanan selama berada di sekolah.
“Lalu, siswa harus segera diberikan vaksin,lm Namun yang jadi masalah ini orang tua (wali) masih banyak yg tidak mengizinkan anaknya untuk di vaksin,” tambahnya.
Lebih jauh, Reja menilai, selama ini evaluasi yg dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) masih kurang.
Semestinya, Disdik harus turun melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan PTM di sekolah-sekolah.
“Jika prokes longgar maka dinas terkait harus memberikan teguran dalam rangka untuk mencegah penularan virus di sekolah,” tandasnya. (Kin/KPO-1)
