Banjarmasin, KP – Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak perubahan pada bangsa Indonesia sejak diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada bulan Maret 2020.
Kasus Covid-19 yang kala itu meningkat drastis di seluruh provinsi tanpa terkecuali bahkan angka kematian akibat Covid-19 menembus posisi tiga besar di dunia, menyedot sebagian besar perhatian pemerintah.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), dr Diauddin MKes, mengungkapkan, hal ini akhirnya berdampak pada program-program kesehatan esensial di berbagai tingkat.
“Salah satunya adalah imunisasi rutin untuk anak tidak berjalan optimal. Masyarakat takut membawa
anaknya ke puskesmas atau posyandu di tengah tingginya angka sebaran Covid-19 saat itu,” ujarnya, saat membuka Workshop Diseminasi Pesan Kunci Kepada Jurnalis dalam rangka Peringatan Pekan Imunisasi Dunia dan mensukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kalsel.
Kegiatan workshop hasil kerja sama UNICEF, Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kalsel ini diikuti sebanyak 25 orang jurnalis dari media cetak, media online, radio maupun televisi, dan digelar di Hotel Aria Banjarmasin, Senin (18/4/2022).
Selain Kepala Dinkes Kalsel, sejumlah pemateri juga dihadirkan dalam workshop tersebut, seperti
Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kalsel, dr Edi Hartoyo, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalsel, KH Husin Nafarin dan Ahli Pers Dewan Pers, M Risanta.
Lebih jauh, Diauddin mengatakan, cakupan imunisasi dasar lengkap di Kalsel tahun 2020 sebesar 75,4% dan tahun 2021 sebesar 80,2%, yang berarti masih ada 13.979 anak yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap pada tahun 2021.
“Target utama kami, angka harapan hidup kita meningkat. Kemarin belum sampai 90 persen. Angka harapan hidup ini tentu berhubungan dengan angka kematian ibu dan bayi,
Kita berharap ke depan, indikator kesehatan di Kalsel ini, seperti angka kesakitan, angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, dan penyakit lainnya harus lebih baik lagi,” tutur mantan Kepala Dinkes Kabupaten Banjar itu.
Dia menambahkan, rendahnya cakupan imunisasi serta tingginya angka drop out pada bayi dan baduta (bawah dua tahun) menyebabkan meningkatnya potensi Kejadian Luar Biasa Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (KLB-PD3I).
Hal ini, kata dia, mengakibatkan meningkatnya angka kesakitan (Campak, Hepatitis, Difteri, pertussis, dll), juga kecacatan (Polio, Rubella) atau bahkan meninggal
dunia (Difteri, Tetanus, Rubella) di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Kalimantan.
Sementara itu, angka Drop Out DPTHB3 dan Campak juga tinggi (lebih dari 5%) baik tahun 2020 maupun 2021. Disamping itu, cakupan imunisasi baduta juga rendah, tahun 2020 cakupan DPTHBHib sebesar 53,7% cakupan campak Rubella sebesar 46%, tahun 2021 cakupan DPTHBHib sebesar 51,9% dan cakupan Campak Rubella sebesar 48,7%.
Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah untuk mencegah kesenjangan dalam imunisasi rutin, salah satunya adalah dengan mengadakan imunisasi tambahan dan imunisasi kejar dalam kegiatan BIAN yang akan diadakan pada bulan Mei 2022 di Kalsel.
“Salah satu upaya yang dipandang efektif untuk mendukung kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik adalah dengan melibatkan peran media secara masif,” imbuh Diauddin.
Menurutnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat imunisasi rutin serta memberikan pemahaman dan informasi yang benar mengenai imunisasi melalui peran jurnalis.
Diharapkan juga informasi yang disebarkan akan meningkatkan minat masyarakat untuk membawa anak ke pusat kesehatan masyarakat terdekat untuk mendapatkan imunisasi rutin lengkap sesuai dengan usianya.
“Kita berharap dapat meningkatkan cakupan imunisasi rutin dan menurunnya angka PD3I di Indonesia. Pada Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kalsel bulan Mei 2022 nanti, cakupan imunisasi rutin kita targetkan 95 pesen,” tuntasnya. (Opq/KPO-1)
