Banjarmasin, KP – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen untuk turut serta melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika (P4GN) di Wilayah Provinsi Kalsel, Kepala Kantor Wilayah Kemenkuham Kalsel, Lilik Sujandi didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (7/4/2022).
RDP membahas tentang implementasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 di Provinsi Kalsel. Kegiatan berlangsung di Aula Pertemuan HM Ismail, Gedung DPRD Kalsel.
Wakil Ketua I DPRD Kalsel, M. Syaripuddin membuka dialog dan menyampaikan Rencana Aksi Nasional P4GN yang akan dilakukan.
“Dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan telah menginstruksikan untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN tersebut dan untuk memberi laporan secara periodik. Saya berharap kita dapat mengimplementasikan program dengan semangat kerja bersama dan berkolaborasi, sebab mencegah narkoba tidak bisa dilakukan secara individual,” ujarnya.
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalsel, Jackson Lapalonga, menjelaskan Rencana Aksi Nasional P4GN tersebut dapat menekan jumlah Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika.
“Jika kita menambah jumlah Lapas tanpa menyelesaikan kasus narkoba, tidak akan mengurangi over kapasitas secara signifikan. Melalui forum ini, untuk dapat mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional P4GN dan disegerakan pembangunan rehabilitasi dengan sarana dan prasarana yang lengkap atas lahan yang telah diberikan sehingga terpidana kasus narkoba setelah dilakukan assessment dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” ucap Jackson.
Senada dengan Jackson Lapalonga, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel, Lilik Sujandi menyampaikan hal yang sama terkait penyebab Over Capacity pada Lapas di Kalsel.
“Jumlah penghuni pada Lapas di Provinsi Kalimantan Selatan >70 % terpidana karena kasus Narkoba. Perlu dukungan dari para stake holder untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi medis maupun sosial. Mencegah Narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga permasalahan over capacity dapat teratasi. Selain itu, lahan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat dijadikan Lapas Terbuka yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas dan sarana asimilasi dalam pemulihan hubungan antara narapidana dan masyarakat,” jelas Lilik. (KPO-1)
