Jakarta, KP – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan uji coba distribusi gas elpiji subsidi secara tertutup agar bisa mengatasi permasalahan kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji subsidi tersebut.
“Kita sedang melakukan uji coba melaksanakan subsidi tertutup di Kalimantan Utara agar gas elpiji subsidi ukuran 3 kilogram tepat sasaran,” kata Koordinator Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi Ditjen Migas Kementerian ESDM RI Christina Meiwati Sinaga, di Jakarta.
Hal tersebut diungkapkannya saat menerima kunjungan Komisi III DPRD Kalsel untuk mempertanyakan pendistribusikan gas elpiji subsidi yang seringkali menimbulkan permasalahan.
Chistina mengungkapkan, pendistribusian gas elpiji subsidi ini disalurkan melalui pangkalan-pangkalan, namun seringkali dibeli pengecer.
“Kini sedang proses dari Pak Menteri agar LPG 3kg bersubsidi tersedia di pangkalan tidak di pengecer,” lanjutnya.
Kementerian ESDM minta Pertamina untuk kerjasama dengan pemerintah daerah untuk membantu mengawasi distribusi gas elpiji subsidi ini.
“Karena kami setiap bulan turun ke lapangan. Kalau ada penyimpangan terjadi di agen maka kouta akan kami kurangi,” jelas Christina.
Pihak Kementerian ESDM juga mensinyalir karena pangkalan ingin cepat habis gas elpiji 3 kilogram tersebut, sehingga mereka salurkan ke pengecer, bukan langsung ke konsumen.
“Hal seperti itu, kita lakukan verifikasi dan akan kami berikan tindakan hukuman berupa pengurangan kuota elpiji tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gt Abidinsyah mengatakan, persoalan gas elpiji yang seringkali langka dan harganya melonjak tersebut hampir semua daerah, tidak hanya di Kalsel.
“Inilah yang perlu dicarikan solusinya agar gas elpiji subsidi ini bisa tepat sasaran bagi masyarakat miskin,” tambah politisi Partai Demokrat.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kalsel, H Suwardi Sarlan, mengingat gas elpiji subsidi ukuran 3 kilogram banyak yang tidak tepat sasaran.
“Jadi harus ada regulasi yang menjadi pola pengawasannya agar distribusinya tepat sasaran,” tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Anggota Komisi III lain, H Agus Mawardi menambahkan, persoalan pendistribusian yang tidak merata terhadap gas elpiji subsidi ukuran 3kg sekaligus mengharapkan adanya penambahan pangkalan.
“Bagaimana pengawasan pemerintah daerah terkait persoalan LPG 3kg sepert di Kalsel banyak varian harga,” ujar Agus Mawardi.
Untuk itu, anggota Komisi III Agus Mulia Husin meminta agar Ditjen Migas agar mencari solusi yang terbaik untuk daerah terkait subsidi gas elpiji 3 kilogram.
“Dengan adanya elpiji subsidi, berdampak terhadap harga satuan barang, misalnya karena tidak stabilnya harga elpiji,” ujarnya.
Pendapat senada juga diungkapkan anggota Komisi III lainnya, H Hormansyah, yaitu masalah varian harga eceran tertinggi (HET) di provinsinya.
“Saya anggap itu tidak ada harga subsidi ketika sudah sampai ke Kalsel. Karenanya agar ada regulasi yang jelas untuk penentuan HET,” katanya.
Muhammad Musa dari Dinas ESDM Kalsel menyatakan, pihaknya sudah melaksanakan pengawasan.
“Memang kita menerima surat untuk meminta pengawasan pendistribusian elpiji 3kg dan pemberian kuota sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014,” ujarnya. (lyn/KPO-1)
