Banjarmasin, KP – Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengimbau masyarakat Kota Banjarmasin untuk tidak resah terkait pembelian BBM bersubsidi di SPBU mesti daftar lebih dulu melalui website subsiditepat.mypertamina.id. atau Aplikasi MyPertamina.
“Tidak perlu ada kepanikan di masyarakat. Tujuannya kan baik, yaitu untuk memastikan pembelian BBM bersubsidi Pertalite dan Solar tepat sasaran dan tidak dipakai oleh mereka yang sebenarnya tidak berhak,” ujar Plt Ketua Hiswana Migas Kalsel, Hj. Syarifah Rugayah, Senin (4/7) sore.
Meski begitu, katanya, Pertamina saat ini tidak langsung memberlakukannya. Pertamina saat ini masih melakukan sosialisasi hingga 1 bulan ke depan dan memberikan kesempatan masyarakat melakukan pendaftaran lebih dulu.
“lagi pula ini kan berlaku untuk kendaraan roda empat saja, roda dua belum. Jadi saya pikir tidak ada yang perlu diresahkan,” ucap Syarifah.
Dia menambahkan, petugas di SPBU yang ditunjuk juga telah disiagakan untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran.
“Tak perlu diresahkan, daftar saja dahulu jika memang masuk kategori layak menggunakan BBM bersubsidi. Jadi nanti saat mulai diberlakukan pada Agustus 2022 mendatang tidak kebingungan lagi,” terangnya.
Diakuinya, Anggota Hiswana Migas Kalsel yang merupakan pemilik SPBU juga sudah siap menerapkan sistem ini mulai bulan depan.
“Petugas SPBU kami juga sudah siap. Jadi kami pastikan kebijakan baru ini nantinya tidak akan membuat lantrean di SPBU,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Hiswana Migas Kalsel HM. Irfani menambahkan, dari hasil pertemuan dengan pihak Pertamina, kemungkinan besar sebelum akhir tahun 2022 kebijakan ini sudah akan diberlakukan secara nasional.
Ada pun untuk spesifikasi mobil yang bisa menggunakan BBM bersubsidi, pihak Hiswana Migas Kalsel masih belum mendapatkan informasi lengkap.
Menurut Irfani, kebijakan ini dilakukan pemerintah melalui Pertamina, agar kuota BBM bersubsidi bisa cukup sampai akhir tahun dan dikonsumsi oleh masyarakat yang berhak.
“Krisis energi di dunia tentunya membuat pemerintah mendorong konsumsi BBM bersubsidi harus benar-benar tepat sasaran. Karena kalau tidak, bisa-bisa subsidi untuk BBM ini jebol dan membuat beban bagi APBN,” pungkasnya. (Opq/KPO-1)
