Batulicin, KP – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menindaklajuti penetapan target usulan untuk Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin kabupaten Tanah Bumbu, dalam mendorong optimalisasi penerimaan kas daerah.
“Keberadaan BLUD masih menjadi titik fokus bersama, bagaimana caranya mengembangkan sehingga dapat berkontribusi terhadap kas daerah,” kata Yani Helmi usai kegiatan Monitoring DPRD Kalsel di Pelabuhan Perikanan Batulicin, Jumat (8/7) siang.
Politisi Golkar yang kerap disapa paman Yani ini tak ingin berpuas diri, dan melihat Pelabuhan Perikanan Batulicin berpotensi melebihi target untuk penerimaan kas daerah.
“Jadi bisa dikembangkan seiring bergulirnya keuangan yang menjadi kas. Apa saja hal-hal menarik untuk ditarik menjadi APBD,” ujar Paman Yani.
Artinya untuk meningkatkan penerimaan kas daerah, perlu didorong dengan sejumlah pembangunan infrastruktur seiring keberadaannya yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Jawabannya memang dari infrastruktur sebagai penopangnya PAD. Tentu hal tersebut harus didorong dan didukung,” tambah wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI, meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Dari hasil pemaparan, Pelabuhan Perikanan Batulicin, diketahui telah melakukan manuver agresif dalam merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang siap dikucurkan pemerintah pusat.
“APBD pemerintah daerah saat ini belum cukup mendukung. Tetapi, APBN dapat dikejar dan ada sekitar tujuh item pekerjaan yang coba ditarik dan direalisasikan pada 2023,” ujar Paman Yani.
Bahkan secara pribadi bersyukur, PP Batulicin telah melakukan gerakan cepat sehingga tinggal didorong saja lagi.
“Nanti ada penyertaan dana dari Pemprov Kalsel, yang dikomunikasikan dengan Bakeuda dan Bappeda Kalsel,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani menjelaskan sebagai bentuk peningkatan untuk penerimaan kas daerah yang sesuai dengan target perubahan adalah mengoptimalkan pelayanan publik.
“Yang jelas, kami meningkatan pelayanan lebih optimal lagi agar PAD dapat tercapai sesuai penetapan target,” katanya.
Terutama beberapa item serta pengembangan kawasan pelabuhan tentu menjadi skala prioritas rencana strategis termasuk adanya UUD Nomor 23 terkait penyelenggaraan dan pengelolaan pelelangan ikan yang dikelola kabupaten akan turut dikolaborasikan bersama Pemprov Kalsel.
Salah satu langkah strategis, lebih fokus kepada peningkatan fasilitas di pelabuhan. Mengingat target kas daerah mengalami perubahan seiring tuntutan dalam pengembangan dan perencanaan.
“Sebagai BLUD, telah diusulkan perbaikan fasilitas yang ada, baik rehabilitasi maupun pembangunan ke depan, meskipun beberapa sudah berjalan termasuk tempat pelelangan ikan (TPI) agar berpengaruh terhadap PAD,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin diberikan target Pemprov Kalsel senilai Rp400 juta dalam APBD perubahan 2022 yang sebelumnya hanya dikisaran angka Rp300 juta dalam jangka waktu satu tahun. (lyn/KPO-1)
