Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Martapura

Banjar Ikuti Rakor Percepatan Penurunan Stunting

×

Banjar Ikuti Rakor Percepatan Penurunan Stunting

Sebarkan artikel ini
Hal 16 4 KLm Martapura Rakor Stunting
RAKOR STUNTING - Ketua TP PKK Nurgita Tiyas didampingi Kepala Bappeda Riza Dauly menghadiri rakor percepatan penurunan stunting via zoom meeting. (KP/Wawan)

Martapura, KP – Ketua TP PKK Hj Nurgita Tiyas didampingi Kepala Bappeda Litbang Riza Dauly menghadiri rapat koordinasi Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting di 12 Provinsi via zoom meeting, di Command Center Manis, Martapura, Jumat (19/8).

Gita Tiyas mengatakan, seluruh stakeholder termuat ke dalam tim percepatan penurunan stunting, dan dalam berkegiatan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan adalah aksi dan tindak lanjut kedepannya.

Kalimantan Post

“Stakeholder terkait nantinya bisa berkoordinasi bersama-sama PKK dalam penguatan-penguatan keluarga, baik dari sektor ekonomi, pendidikan dan sosial,” ungkapnya.

Dikatakannya, salah satu tujuan pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas ini adalah mengidentifikasi perkembangan, kendala dan solusi pemecahan masalah multi sektor dalam pelaksanaan tata kelola percepatan penurunan stunting.

Mengenai permasalahan stunting di Kabupaten Banjar, Kepala Bappeda Litbang Banjar Riza Dauly mengungkapkan, ada kendala beberapa point, diantaranya belum maksimalnya koordinasi antar stakeholder, kurangnya wawasan/kapasitas SDM dan keterbatasan tenaga teknis lapangan.

”Cakupan layanan di Kabupaten Banjar, indikator pemberian Tablet tambah Darah (TTD) untuk remaja putri masih mengejar target kekurangan 3% dari target 52 %,” ungkapnya.

Namun cakupan pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting, sudah terealisasi sesuai target mencapai 100 persen.

Adapun prevalensi stunting di 12 provinsi prioritas, jumlah kasus balita stunting secara nasional sebesar 5.612.000, sedang di 12 provinsi prioritas tercatat sebesar 3.660.514 (65,23%) berdasarkan EPPGBM Tahun 2021 dan Kalsel tercatat SSGI tahun 2021 mencapai 110.881 (30%).

Kendala intervensi spesifik percepatan penanganan stunting di Kalsel, meliputi terbatasnya SDM untuk pelaksanaan program AMPL dan STBM, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan belum maksimalnya kegiatan terpadu antara SKPD, khususnya untuk pelaksanaan program sanitasi di kabupaten/kota. (Wan/K-3)

Baca Juga :  Bimtek Pembelajaran Mendalam, Tingkatkan Kompetensi Guru PAUD
Iklan
Iklan