Banjarmasin, KP – Cara pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin dinilai stagnan alias tanpa adanya perkembangan oleh pengamat lingkungan dan tata kota, Hamdi.
Bukan tanpa alasan, menurut Hamdi, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin saat ini masih terpaku dengan cara penanganan sampah yang klasik.
Yakni, masih terfokus bagaimana mengangkut sampah yang dikumpulkan oleh warga atau masyarakat. Bukan sebaliknya, mengurangi sampah dari sumbernya.
“Seharusnya, pemerintah bisa mendorong atau memberikan pemahaman ke masyarakat. Bukan sekedar edukasi. Tapi, berikan pendampingan agar bisa mengurangi keberadaan sampah,” ucapnya saat dihubungi Kalimantan Post, belum lama ini.
Menurutnya, cara yang bisa dilakukan cukup sederhana. Ambil contoh, dengan cara membiasakan pola hidup untuk memilah atau memanfaatkan kembali sampah yang digunakan. Misalnya menjadikan sampah organik sebagai dijadikan pupuk.
“Intinya, bagaimana agar sampah yang dihasilkan masyarakat bisa kembali dimanfaatkan dengan baik,” tekannya.
Sebagai dukungan, pemerintah menurutnya bisa membantu masyarakat dengan menyediakan polybag atau bibit tanaman. Entah itu terong, cabai, tomat dan lain sebagainya.
“Dengan demikian, saya yakin, pengurangan sampah pasti terjadi,” yakinnya.
Diungkapkan Hamdi, kendati saat ini memang sudah ada terjadi pengurangan, namun menurutnya masih sangat kecil. Ia menilai, meski ada bank sampah, tapi peranannya masih kecil.
Pun demikian dengan Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST), yang dinilainya juga belum berjalan maksimal.
“Buktinya, saat ada TPS yang jelas-jelas ditutup, justru malah tetap ada yang membuang sampah di situ. Itu fenomena yang terlihat jelas di banjarmasin,” tekannya.
“Belum lagi, di TPS yang masih dibuka. Kondisi sampahnya juga membludak. Ini artinya, ada indikasi bahwa upaya melakukan pengurangan itu tidak terjadi dengan baik,” tegasnya.
Padahal menurut Hamdi, andai pengurangan sampah dari sumbernya bisa dilakukan, maka juga bisa terjadi pengurangan biaya untuk angkutan sampah dari TPS ke Tempat Penampungan Akhir (TPA).
“Yang tentu, biayanya bisa digeser untuk membantu warga. Contoh, membelikan warga polybag atau bibit tanaman tadi,” ucapnya.
Di sisi lain, bila berbicara keuntungan, menurut Hamdi, apabila penanganan sampah dari sumbernya itu bisa dilakukan secara massif, tentu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sendiri.
“Pemko, bisa membuat program percontohan. Bisa diterapkan di sebuah kampung. Berikan polybag untuk menampung sampah organik yang dihasilkan, lalu letakan bibit. Terong, misalnya,” ucapnya.
“Lalu, kampung lain menanam cabai atau tomat. Kalau sudah cukup banyak, kan bisa jadi tempat wisata. Orang bisa membeli langsung atau memetik langsung di tempat, kan lain sensasinya,” tekannya.
Sayangnya, contoh sederhana seperti itulah, yang menurut Hamdi, tidak dilakukan oleh pemko. Dan hasilnya, masih berpikir seperti pola terdahulu.
“Menangani sampah justru dengan cara diangkut dan dibuang. Alasan yang keluar, ujung-ujungnya pasti kekurangan petugas, angkutan. Jadi solusinya beli truk, bangun TPS baru. Padahal bukan itu yang kita harapkan,” tuntasnya. (Kin/K-3)
