Banjarmasin,KP – Aksi unjuk rasa yang digelar Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Kalsel dan Indonesia Logistics & Forwarder Association (ILFA) Kalsel, Kamis (28/7/2022) lalu yang mendesak subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar dicabut diprotes dan mendapat penolakan dari Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Kalsel.
Selain menolak keras soal usulan pencabutan subsidi solar, Organda juga mempertanyakan desakan ALFI terkait jalur khusus yang dibuat untuk para sopir truk dalam pembelian BBM di SPBU.
Organda menilai diterapkan jalur khusus ini justeru cukup mempermudah sopir angkutan truk mendapat BBM solar.
Protes dan penolakan itu disampaikan Organda dalam aksi unjuk yang digelar, Senin (1/8/2922) kemarin.
Bersama puluhan sopir serta sejumlah angkutan truk dan mobil box yang dikerahkan selain mendatangi Kantor Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, mereka juga mendatangi Kantor DPRD Kota Banjarmasin dengan pengawasan pihak kepolisian.
Dalam orasi disampaikan, Ketua DPD Organda Kalsel, Edy Sucipto menyayangkan pernyataan Ketua ALFI Kalsel Saut Nathan Samosir yang mendesak pemerintah mencabut solar bersubsidi.
” Sebab saat ini kondisi rakyat sedang sulit. Masa dalam kondisi seperti ini subsidi malah mau dicabut,” ujar Eddy Sucipto.
Menurut Eddy, tuntutan penghapusan subsidi BBM jenis Solar haruslah ditolak, sebab, kebijakan itu sudah berpihak kepada rakyat dan harus didukung.
Eddy Sucipto menyayangkan, aksi unjuk rasa digelar ALFI itu justeru dipimpin oknum anggota DPRD Kota Banjarmasin yakni Saut Nathan Samosir yang juga Ketua ALFI Kalsel.
” Dia (Saut Nathan Samosir) itu kan anggota dewan yang harus memperjuangkan aspirasi masyarakat banyak, bukan hanya golongan tertentu,” tandas Eddy Sucipto.
Setelah menyampaikan orasi pengunjuk rasa kemudian diadakan pertemuan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin.
Dalam pertemuan itu sekitar 10 perwakilan Organda diterima Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya dan sejumlah anggota dewan.
Diberitakan sebelumnya dalam aksi unjuk rasa digelar ALFI Kalsel menyampaikan tiga tuntutan. (nid/K-3)
