Kotabaru, KP – Sekretaris Daerah Kotabaru Drs H Said Akhmad Assegaf, MM membuka secara resmi kegiatan Rembuk Stunting Program Kegiatan Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten kotabaru, yang digelar di Hotel Grand Surya Kotabaru, dihadiri selain Sekretaris Daerah Kotabaru, ada Ketua Tim Penggerak PKK Kotabaru, Kepala SKPD, Camat dan Kepala Desa, Kepala Puskesmas yang ada di wilayah Kotabaru, dengan menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Kal Sel, Rahmi Yanti, J, P, S. T., MA dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Nurul Ahdan SKM, M. Kes serta Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru Suprapti Tri Astuti, ST, MT dengan materi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.
Dalam kesempatannya Sekretaris Daerah Kotabaru H Said Akhmad Assegaf menyampaikan, Rembuk stunting yang dilaksanakan saat ini merupakan tahapan dari pelaksanaan upaya pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi dengan tujuan membangun komitmen publik serta mendeklarasikan komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting di Bumi Saijaan. Pemerintah kabupaten Kotabaru terus berupaya melakukan percepatan penurunan, pencengahan dan penanggulangan angka stunting di Kotabaru.
Rembuk stunting dilakukan dengan tujuan membangun kapasitas dan komitmen semua unsur Organisasi Perangkat Daerah, masyarakat, Lembaga Masyarakat dan mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi intervensi-interversi yang konvergensi untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Kotabaru “. Ucap Sekda, kemudian melanjutkan
“Stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terlambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang, sehingga akan mempengaruhi potensi generasi penerus dalam berkarya. Upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan melalui dua bentuk intervensi. Yaitu, intervensi sensitif dan spesifik.
Intervensi sensitif dilakukan melalui pemenuhan sanitasi dasar, advokasi atau promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengurangan gagal tumbuh dan meningkatkan komitmen dan kerjasama semua unsur pemerintah, swasta dan masyarakat, serta intervensi spesifik dengan prioritas 100 hari pertama kehidupan (HPK) melalui pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, pemberian FE untuk ibu hamil dan remaja putri, pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil, dan pemantauan tumbuh kembang.
Untuk posyandu desa, agar diaktifkan kembali dan di anggarkan di dana desa.
Kepada semua pihak, camat dan kepala Desa agar memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat terutama ibu hamil dan balita di wilayahnya dengan melibatkan unsur ketua RT dan lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti PKK, Posyandu dan memaksimalkan fungsi kader kesehatan. Sehingga program atau kegiatan yang dibuat oleh OPD maupun CSR dari perusahaan dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran untuk percepatan dan penurunan stunting, dan meminta agar posyandu di aktifkan kembali dengan dianggarkan di dana desa, Katanya.
Kegiatan dengan tema bersama cengah stunting di bumi saijaan tersebut, juga diisi dengan penandatangan komitmen bersama terkait pencegahan stunting di Kabupaten Kotabaru tahun 2022. (and/K-6)
