Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin harus secara rutin melakukan pemantauan terhadap sungai di kota ini untuk mengetahui kemungkinan adanya akibat pencemaran lain
BANJARMASIN, KP – Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Hilyah Aulia mengatakan, pemerintah pusat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bertanggung jawab dalam menjaga sungai dari pencemaran maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan.
” Terkait tugas itu, maka pemanfaatan berbagai sumber daya alam maupun aktivitas kegiatan setiap bidang usaha wajib menghindari dari hal-hal yang menimbulkan dampak pencemaran sungai atau kerusakan lingkungan lainnya,” kata Hilyah Aulia.
Hal itu dikatakannya menanggapi hasil riset Tim Ekspedisi Sungai Nusantara (ESN) bekerja sama dengan Perkumpulan Telapak Badan Teritori Kalsel yang menemukan fakta Sungai Barito dan Martapura tercemar mikroplastik.
Kepada {KP} Kamis (8/9/2022) ia mengingatkan, hasil riset itu harus dijadikan perhatian serius oleh semua pihak. Tidak hanya pemerintah daerah tapi juga masyarakat serta dunia usaha.
Menurutnya , Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin harus secara rutin melakukan pemantauan terhadap sungai di kota ini untuk mengetahui kemungkinan adanya akibat pencemaran lain.
Hilyah juga menghimbau agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan seluruh sungai di kota berjuluk ‘seribu sungai’ ini seperti tidak sampah ke sungai.
Ia menandaskan, partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan termasuk dalam ikut mengawasi adanya indikasi terjadinya pencemaran lingkungan
“Baik itu dilakukan oleh perusahaan, rumah sakit, hotel, usaha kecil menengah (UKM) ataupun tempat usaha lainnya hingga perorangan yang membuang limbah berbahaya yang dapat mencemari sungai, ” himbau ketua komisi membidangi masalah pembangunan dan lingkungan ini.
Lebih jauh Hilyah Aulia menyatakan kekhawatirannya terhadap terus memburuknya kualitas air sungai di kota ini akibat berbagai pencemaran dari logam berat, bakteri ecoli dan bebagai limbah cair berbahaya lainnya.
Oleh karena itu ia menyatakan apresiasinya terhadap program yang digagas Pemprov Kalsel beberapa waktu lalu yang bertekad menghapuskan seluruh jamban apung yang hingga kini masih banyak bercokol di Sungai Martapura sebagai tempat buang air besar (BAB).
Hilyah mengakui dalam rangka mengantisipasi dan mencegah pencemaran sungai dibutuhkan koordinasi bersama antar sejumlah pemerintah daerah di Kalsel.
Masalahnya, karena sejumlah aliran sungai di daerah ini saling berhubungan satu sama lain. Seperti katanya, Sungai Martapura yang airnya mengalir meliputi Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola dan Kota Banjarmasin,.
” Karena itulah untuk mengantisipasi berbagai pencemaran tentunya sangatlah diperlukan koordinasi dan dukungan tiga wilayah tersebut,” tutupnya. (nid/K-3)
